Kuota Beasiswa Siswa SMA/SMK Swasta di Jatim Mencapai 72.841, Berikut Syaratnya

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Dindik Jatim atas kerja kerasnya dalam mewujudkan SPMB 2025 Jawa Timur yang berlangsung dengan baik, lancar, adil dan transparan," ucap Khofifah. 

"Berbagai kolaborasi dengan seluruh SMA/SMK Swasta ini merupakan upaya kita bersama untuk mengakomodir anak-anak yang tidak lolos dalam SPMB. Saya pesankan jangan sampai ada anak Jawa Timur yang putus sekolah," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim helpdesk yang akan membantu masyarakat jika mengalami kesulitan selama proses SPMB. Setidaknya sebanyak 7.155 tim helpdesk yang disiapkan baik di tingkat satuan pendidikan, cabang dinas hingga Dindik Jatim. 

Dalam sistem SPMB 2025, jelas Aries, masyarakat akan mendapatkan informasi sekolah swasta mana saja yang menyediakan beasiswa penuh dan biaya terjangkau. Dengan begitu, masyarakat akan bisa mempertimbangkan sekolah untuk anak-anak mereka. 

Ia melanjutkan, pada SPMB 2025 ini, Pemprov Jatim hanya menyediakan kuota 261.396 pagu. Sedangkan jumlah lulusan SMP dan sederajat sebanyak 682.252 murid. Artinya, hanya 38,81 persen murid yang tertampung di sekolah negeri. 

Sementara 61,69 persen lainnya atau 420.856 murid harusnya tertampung di sekolah swasta. 

"Kami sudah lakukan penjajakan kerja sama melalui 24 cabang dinas pendidikan sejak bulan April lalu. Dari yang kami targetkan 30 ribu kini berkembang hingga mencapai 70 ribu lebih,"kata Aries. 

Dalam kesempatan ini, Aries juga kembali menegaskan bahwa ada aturan baru dalam penerimaan murid 2025. Salah satu yang ditekankan adalah seleksi dalam jalur domisili. Jika sebelumnya prioritas penerimaan menggunakan jarak. Tahun ini, prioritas tersebut adalah menggunakan nilai akademik calon murid baru.

"Jadi urutannya pakai nilai akademik dulu, baru jarak. Nilai akademik yang dinilai ini merupakan hasil rapot sekolah semester 1-5 kemudian ditambahkan dengan Indeks sekolah," jelasnya. 

Untuk Indeks sekolah, tambah dia, poin didapatkan dari sekolah yang lulusannya masuk SMA Negeri kemudian dibagi rata-rata. Proporsi pada penilaian ini didasarkan pada 60 persen nilai + 40 persen Indeks sekolah.

"Ini acuan utama untuk jalur domisili. Tahun lalu Indeks sekolah + akreditasi. Sekarang hanya menggunakan nilai sekolah + Indeks sekolah. Kalau ada nilai yang sama. Maka baru menggunakan jarak," urainya