Dewan Minta Direktur Perumda Panglungan Jombang yang Baru Tuntaskan Segala Warisan Masalah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Jabatan Direktur Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan Wonosalam Jombang resmi diemban Agus Mujiono.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menaruh harapan besar pada Agus Mujiono untuk menuntaskan warisan masalah.

Pengangkatan Agus Mujiono sebagai Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam ini menjadi momentum penting bagi perusahaan pelat merah tersebut, setelah diterpa kasus korupsi oleh eks direkturnya, Tjahja Fadjar.

Lokasi perusahaan yang berada di wilayah perbukitan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ini memang selama ini menghadapi angin kencang persoalan yang kompleks.

Tercatat, problem di dalam internal perusahaan ini bukan hanya terkait manajemen internal.

Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan itu juga memiliki masalah serius terkait kontrak kerja sama dengan pihak swasta.

Kemudian utang yang menumpuk, dan munculnya skandal korupsi yang kini menjerat eks Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji saat dikonfirmasi mengatakan, adanya direktur baru diharapkan membawa angin segar dan segera ada penataan serta pembenahan internal perusahaan.

"Masalah yang terus dialami oleh Perumda Panglungan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena imbasnya akan merugikan daerah. Baik itu secara ekonomi maupun secara citra kelembagaan," ucapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (29/5/2025).

Baca juga: Pemkab Jombang Janji Benahi Tata Kelola Perumda Perkebunan Panglungan, Eks Dirut Terjerat Korupsi

Dewan juga punya harapan besar, direktur baru bisa memperbaiki jalannya roda perusahaan.

Untuk kasus hukum, ia menilai saat ini sudah ditangani oleh pihak kejaksaan.

Hadi melanjutkan, Perumda Panglungan mempunya potensi besar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada sektor pertanian dan hasil perkebunan.

Namun, saat ini potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan dengan baik karena adanya kendala operasional maupun kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Harus ada inovasi, transparansi dan profesionalisme supaya perusahaan bisa sehat dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah," ungkapnya.

Tak hanya memberi saran, dewan juga bakal melakukan pengawasan kepada direksi baru agar proses reformasi di tubuh Perumda Panglungan bisa berjalan kembali.

"Pengawasan ini termasuk dalam bentuk evaluasi berkala terhadap pencapaian target perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada," bebernya.

Hadi menjelaskan, dari 20 rekomendasi yang disampaikan DPRD Jombang kepada Bupati Jombang Warsubi yang paling prioritas adalah PAD.

"Yang paling prioritas pastinya Pendapatan Asli Daerah," ucap Hadi.

Ia melanjutkan, PAD Kabupaten Jomban nilainya Rp 800 miliar di tahun 2024.

Rencananya naik sampai Rp 1 triliun. Namun ada yang harus dibenari perihal PAD itu.

Jombang ini memiliki 4 BUMD, yakni Panglungan, Bank Jombang, BUMD Seger dan PDAM.

"Dari 4 BUMD kita konsentrasi itu di dua, yaitu di Panglungan dan Seger itu. Untuk Panglungan bergerak di bidang perkebunan dan pariwisata," katanya.

Hadi menjelaskan, potensi Panglungan menjadi objek pariwisata sangat besar.

Karena baginya, perkebunan di Wonosalam bisa menjadi objek wisata, hanya butuh pengelolaannya.

Hadi melanjutkan, pihaknya akan melakukan identifikasi terhadap retribusi daerah yang harus ditata lebih bagus.

Karena kebocoran retribusi dan parkir bisa dicegah seminimal mungkin dengan satu cara, yaitu digitalisasi.

"Artinya, seluruh pelaku yang ada di pelayanan, tidak langsung bersentuhan dengan fresh money atau uang cash. Kalau tidak ada uang cash yang beredar tentu kebocoran-kebocoran yang ada di situ bisa dihindari," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sengkarut Perumda Perkebunan Panglungan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang bakal menjadi pekerjaan rumah bagi direktur yang baru, Agus Mujiono.

Agus baru saja dikukuhan menjadi Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam Jombang menggantikan pejabat sebelumnya yang terjerat kasus korupsi.

Pengukuhan dilakukan di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (26/5/2025). Ini menjadi pertanda awal dimulainya bersih-bersih di perusahaan pelat merah tersebut.