Gubernur Jabar Pertanyakan Perhutani Imbas Longsor Gunung Kuda: Pengelola Hutan Bukan Usaha Tambang

Pihak pengelola tambang mengakui bahwa metode ini telah digunakan dan sebelumnya telah mengambil langkah antisipasi dengan meliburkan pekerja saat ada indikasi longsor.

Tanggapan DPRD dan Masyarakat

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana melakukan inspeksi ke lokasi tambang untuk memeriksa legalitas izin operasional.

Masyarakat setempat juga menyuarakan keprihatinan atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

Tragedi di Gunung Kuda menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan di lahan hutan dan penegakan regulasi yang lebih ketat.

Kritik dari Gubernur Dedi Mulyadi terhadap Perhutani mencerminkan kebutuhan akan tanggung jawab yang lebih besar dari perusahaan pengelola hutan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Dedi Mulyadi sampaikan belasungkawa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sampaikan belasungkawa atas musibah longsor Gunung Kuda Cirebon.

Untuk diketahui, 14 orang dikabarkan meninggal dunia dalam insiden yang terjadi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (30/5/2025) siang.

Dedi Mulyadi langsung menginstruksikan penutupan secara permanen tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya. 

Baca juga: Detik-detik Longsor Gunung Kuda Cirebon, Status Darurat 7 Hari, Korban 14 Meninggal & 8 Masih Dicari

Menurut Dedi Mulyadi, sebelum menjadi Gubernur, ia pernah mendatangi lokasi penambangan tersebut. 

Ia menilai penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. 

Namun saat itu, ia tak memiliki kapasitas untuk mengantikan aktivitas penambangan di sana. 

Kini sebagai Gubernur Jawa Barat, ia menginstruksikan tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon tutup selamanya.