Wali Murid SMK Heran Diminta Sekolah Bayar Sumbangan Rp 5 Juta, Diancam Tak Bisa Ujian Jika Kurang

TRIBUNJATIM.COM - Praktik dugaan adanya pungutan liar atau pungli muncul di SMKN 1 Tuban, Jawa Timur.

Itu setelah ramai keluhan seorang wali murid berinisial M.

M mengaku bahwa sekolah minta sumbangan kepada orangtua murid tiap tahunnya.

Jika kurang, anaknya diancam tak dapat nomor ujian.

M mengtakan, di tahun pertama anaknya sekolah, atau saat masih duduk di bangku kelas 10, pihak sekolah mematok uang Partisipasi Masyarakat (PM) dengan nominal Rp 4 juta. 

Dalih sekolahan uang tersebut akan dipakai untuk pemavingan sekolahan dan pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT).

Kemudian di tahun kedua, pihak sekolah kembali meminta PM dengan mematok nominal Rp 1,2 juta. 

“Tahun pertama Rp4 juta, tahun kedua Rp1,2 juta,” ujarnya.

M yang merasa ini adalah sumbangan, kemudian membayar uang PM semampunya.

Namun, karena pembayaran M masih belum sesuai nominal yang ditentukan oleh pihak sekolah, setiap anaknya mau ujian, pasti diancam tidak diberi nomor ujian.

Baca juga: SMKN 1 Tuban Tanggapi Dugaan Pungli yang Dikeluhkan Wali Murid, Sebut Tidak Dipaksakan

Tidak hanya itu, M juga menceritakan jika ada wali murid yang belum membayar atau tidak sanggup membayar PM sesuai nominal yang ditentukan, pihak sekolahan selalu mengatakan jika wali murid yang tidak mampu membayar sesuai nominal yang ditentukan agar meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Namanya sumbangan harusnya semampunya wali murid,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Humas SMKN 1 Tuban, Lilik Retnowulan membantah adanya pungli di sekolahnya.

Namun, ia membenarkan adanya PM di SMKN 1 Tuban.

"Partisipasi masyarakat sifatnya sukarela, memang kita perlukan untuk keberlangsungan pembelajaran di SMK 1 Tuban," ujarnya, saat ditemui Rabu (28/5/2025) malam.

Baca juga: Respon Kacabdin Bojonegoro-Tuban Terkait Dugaan Pungli di SMK Negeri di Tuban : Silakan Tanya Komite