Jam Malam Siswa sudah Berlaku, Dedi Mulyadi Ancam yang Melanggar, Sekolah Masuk 5 Hari

Lebih lanjut, Herman mengatakan siswa SMA adalah siswa yang paling sulit untuk diberitahu.

Oleh karenanya, diperlukan suatu mekanisme yang lebih jelas apabila ingin program tersebut bisa berdampak.

"Siswa SMA paling susah dikasih tahu, mereka pasti berbuat semaunya, jadi harus jelas mekanisme untuk masing-masing jenjang pendidikan," imbuh Herman.

Tak cuma Herman, Pandi (38) ayah dari siswi kelas 2 SMAN 1 Depok juga memberikan tanggapannya terkait program yang digagas Dedi Mulyadi.

Dimana Pandi menyoroti soal perbedaan dampak kebijakan ini terhadap pelajar laki-laki dan perempuan.

Yakni apakah hal tersebut memang betul-betul bisa membantu mengontrol anak.

Terlebih sifat anak perempuan dan laki-laki sendiri sebenarnya berbeda, dimana kebanyakan justru anak perempuan lah yang lebih menurut.

"Meski jam malam mungkin bisa membantu mengontrol anak perempuan, tapi kita enggak bisa yakin bisa efektif untuk anak laki-laki," ujar Pandi.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengatakan aturan penerapan jam malam bagi pelajar di wilayahnya akan mulai diberlakukan Juni 2025.

Aturan jam malam ini melarang siswa untuk berada di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk keperluan penting dan darurat seperti kegiatan sekolah atau keagamaan.

 "Nanti dimulai bulan Juni ya dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kami ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh yang berstatus pelajar, mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 09.00 malam," beber Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, agar program aturan jam malam untuk pelajar di Jawa Barat berjalan, Dedi Mulyadi meminta pemerintah kabupaten dan kota juga diminta untuk melakukan pembinaan.

Serta tak lupa juga melakukan pengawasan dalam penerapan kegiatan malam bagi peserta didik.

Serta para orang tua dan juga warga masyarakat juga diminta untuk terlibat.

"Bupati/Wali Kota mengoordinasikan kecamatan, kelurahan, satuan pendidikan dasar masyarakat, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengoordinasikan satuan pendidikan menengah serta satuan pendidikan khusus," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Tribunnews.com.

"Bupati/Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Jabar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com