Dedi Mulyadi Dipolisikan Warga Soal Program Barak Militer, Sang Gubernur: Mereka Cari Perhatian

TRIBUNJATIM.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal pendidikan barak militer untuk siswa atau anak nakal, menuai pro kontra. 

Banyak yang mengkritik, saat program tesebut sudah mulai berjalan. 

Bahkan kini, warga Bekasi melaporkan Gubernur Dedi Muyadi ke Bareskrim Polri, terkait kebijakan ini pada Kamis (5/6/2025). 

Mengetahui dirinya dilaporkan warga karena kebijakan barak militer, Dedi Mulyadi beri jawaban menohok. 

"Bentuknya bukan laporan polisi (LP), tapi pengaduan masyarakat," kata Adhel kepada Kompas.com, Sabtu (7/6/2025). 

Dedi Mulyadi Dalam pengaduan ini, Adhel turut menyerahkan sejumlah barang bukti mencakup tangkapan layar kaca berita kegiatan barak militer pelajar.

Kemudian Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya serta surat kerja sama antara Dedi dan TNI Angkatan Darat Adhel juga mengeklaim mempunyai legal standing dalam upaya hukum terhadap program Dedi.

"Legal standing saya juga sebagai orangtua yang anaknya sekolah di Jawa Barat," ujar Adhel.

Baca juga: Siswa SMK Mau Tobat Datangi Dedi Mulyadi, Memohon Masuk Barak Militer, Didukung Ayah: Kami Titip

Adhel menjelaskan, alasannya mengadukan Dedi Mulyadi ke Bareskrim karena program barak militer pelajar diduga melanggar Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Di Pasal 76 itu kan melarang anak-anak dilibatkan dengan urusan yang berbau-bau militer. Baik langsung maupun tidak langsung," ungkap Adhel.

Adhel menegaskan, pengaduan ini bukan bentuk serangan terhadap personal Dedi Mulyadi.

Namun, karena dia menilai program barak militer yang digagas Dedi Mulyadi tak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Baca juga: Beda Cara Eri Cahyadi & Dedi Mulyadi Bina Anak Nakal, Jabar Ada Barak Militer, Surabaya Buka Asrama

Baca juga: Rafael Ngaku Berubah usai Keluar dari Barak Militer, Dulu Sering Bolos Sekolah, Ingin Jadi Tentara

"Saya ingin program barak militer ini dihentikan karena salah satunya itu enggak ada payung hukumnya.

Indonesia ini kan negara hukum, harusnya segala tindakan aparatur pemerintah itu harus ada dasar hukumnya," imbuh dia.

Sebelumnya, Adhel juga telah melaporkan Dedi ke Komnas HAM terkait program yang sama pada Kamis (8/5/2025).