Beda Pernyataan Fadli Zon dengan Presiden Ke-3 RI Soal Sejarah 1998, Bambang Pacul: Jangan Sok Bener

TRIBUNJATIM.COM - Pernyataan Fadli Zon soal tidak ada pemerkosaan massal 1998, jadi sorotan. 

Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya bakal melakukan penulisan sejarah.

Menteri Kebudayaan dalam kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut bun banjir kritik atas pernyataannya. 

Ia pun diberi peringatan keras oleh Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto. 

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menyarankan Fadly Zon menyimak pidato Presiden Ke-3 RI BJ Habibie tentang pemerkosaan massal 1998.

“Subjektivitas akan mempengaruhi. Ini yang disadari. Jangan kemudian sok bener-beneran, enggak bisa, ya. Begitulah logika dunia wilayah timur, dunia wilayah timur, ada rasa... Artinya soal rasa sangat amat penting di wilayah dunia timur. Jadi jangan sok bener sendiri, oke,” kata Ketua DPD PDIP, Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

"Soal penulisan sejarah ini, kan subjektivitas pasti ikut campur. 100 persen ikut campur subjektivitas, kan begitu. Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada pro kontranya," imbuhnya.

Bambang Pacul pun mengingatkan agar siapa pun tidak merasa paling benar dalam melihat sejarah.

Terlebih, dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang masih sangat mengedepankan perasaan atau rasa.

Bambang pun berpandangan bahwa pernyataan Fadli layak dibandingkan dengan fakta yang pernah diungkap secara resmi, termasuk lewat pernyataan Presiden RI saat itu, yakni BJ Habibie.

Baca juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Sejumlah Pejabat Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Suku Tengger 

“Kalau terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca, saya enggak mau kontradiksikan lah sampean baca, itu Presiden de jure, kan begitu,” tutur Bambang.

"Bahwa subjektivitas Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilahkan. Nanti kan ditabrakkan dengan ayat, fakta. Kita kan susah hari ini kalau hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh,” sambungnya.

Meski begitu, Bambang menekankan bahwa polemik perbedaan pandangan terkait sejarah tidak bisa diselesaikan dengan “ngotot-ngototan” semata.

Pasalnya, setiap penulisan sejarah ataupun tafsirnya tak bisa lepas dari sudut pandang pribadi satu sama lain.

"Kalau ngotot-ngototan ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri. Just as simple as that. Woooo iya toh... simpel-simpel saja,” ucapnya.

Baca juga: Menguak Jejak Kelahiran Bung Karno di Jombang, Peneliti Dukung Rencana Penulisan Ulang Sejarah