Wali Kota Madiun Tak Segan Larang Prasmanan di Hajatan, Awal Karir Kini Terungkap: Tenaga Pendidik

TRIBUNJATIM.COM - Seorang wali kota menjadi sorotan lantaran melarang warganya untuk menyediakan konsep prasmanan dalam acara pernikahan.

Konsep acara makan secara pasmanan menurut wali kota satu ini memberikan dampak limbah yang besar.

Maidi, Wali Kota Madiun viral lantaran melarang hajatan pakai menu makan prasmanan.

Dia lebih menyarankan warga Madiun untuk mengunakan nasi kotak daripada prasmanan.

Belakangan terungkap, latar belakang pendidikan dan profesinya sebelum menjadi wali kota.

Diketahui sebelum menjadi Wali Kota, Maidi merupakan mantan guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal 2000-an.

Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya.

Pada tahun yang sama, pria kelahiran Magetan tahun 1961 ini ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. 

Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005, dan setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.

Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya.

Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, kali ini berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada awal September 2024, Maidi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.414.126.698.

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi-Panuntun memperoleh suara terbanyak, yaitu 65.583 atau 56 persen.

Baca juga: Face Off di Jalan Lingkar 8 Ponorogo akan Dilanjutkan, Kembali Jadi Searah? Ini Tanggapan Kang Giri

Maidi-Panuntun berhasil menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Pecel. Dalam pilkada serentak 2024, pasangan Maidi-Panuntun didukung 11 partai politik yaitu PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.

Seperti diketahui sebelumnya, Maidi menyebut hajatan dengan model prasmanan hanya boros makanan.

Selain itu, model penyajian makanan secara prasmanan juga menghasilkan banyak sampah.

Aturan pelarangan sajian makanan secara prasmanan saat hajatan untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Madiun.

Tak hanya itu, kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Kelurahan Winongo pun sudah overload dan menggunung dengan ketinggian sampai 20 meter.

Baca juga: Pantas Wali Kota Maidi Larang Hajatan Pakai Menu Prasmanan, Minta Kotak Kardusan Saja: Banyak Gengsi

"Hari ini banyak yang gengsi. Mau pernikahan besar-besaran. Akhirnya yang sisa (makanannya) banyak. Kondisi budaya seperti ini harus diubah," kata Maidi.

"Insyaallah saya buat perwal di Madiun. Hajatan boleh di gedung, tetapi jangan prasmanan. Pakai kardus saja," imbuhnya,

Untuk diketahui, jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Madiun mencapai 100 ton hingga 120 ton.

Sementara tumpukan sampah yang menggunung di TPA Winongo sudah mencapai ketinggian 20 meter.

Bagi Maidi, penyajian makanan dengan model tidak prasmanan akan menghemat pangan.

Dengan demikian, makanan yang disajikan akan habis sesuai porsi dan tidak dibuang lagi.

"Kita harus hemat pangan. Jangan boros. Kalau kita boros, alam tidak akan menjamin ke depan," ungkap Maidi.

Menurut Maidi, dengan model penyajian tidak prasmanan maka tamu bisa membawa pulang makanan.

Selanjutnya, makanan yang dibungkus dalam kardus dapat dinikmati bersama keluarga di rumah.

"Kalau dibawa ke rumah tidak menyisakan makanan. Dan TPA kita tidak berkelebihan. Kalau prasmanan banyak sisa," tutur Maidi.

Tak hanya itu, Maidi juga menyebut makan banyak akan berdampak kesehatan seperti penyakit hipertensi.

Terlebih data di Kota Madiun banyak warga yang terkena penyakit hipertensi tinggi.

Baca juga: Nasib 2 Sopir Bus Antar Provinsi di Terminal Gayatri Tulungagung Hipertensi saat Diperiksa : Rehat

Kondisi ini terjadi lantaran warga banyak makan, tetapi tidak diimbangi dengan olahraga.

Diketahui, Kota Madiun ditargetkan bebas sampah pada tahun 2027.

Komitmen tersebut disampaikan Maidi saat mengunjungi pabrik mesin pengolah sampah di Desa Gajahmekar, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Selasa (10/6/2025).

Maidi yang didampingi Wakil Wali Kota, F Bagus Panuntun, juga meninjau mesin pengolah sampah yang telah digunakan di TPST Motah Bakul Agamis, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon.

Mantan Sekkota Madiun tersebut menilai, teknologi tersebut mengolah sampah organik dan anorganik melalui proses pirolisis dan pembakaran terkendali.

Baca juga: Menu Diet Cegah Obesitas dan Hipertensi ala WHO Lengkap dengan Pola Hidup Sehat yang Boleh Dicoba

"Hasil akhirnya berupa abu dan residu yang dapat dijadikan bahan baku paving block ramah lingkungan," terangnya, Rabu (11/6/2025).

Maidi mengungkapkan, strategi Zero Waste tidak hanya bertumpu pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong kemandirian pengolahan sampah di tiap kecamatan.

Tujuannya, lanjut Maidi, agar Kota Madiun tidak lagi tergantung pada TPA Winongo.

"Target bebas sampah sedang kami kejar dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana," ungkap Maidi.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com