Masyarakat Rugi Rp99 Triliun karena Ulah Produsen Beras, Isi Tak Sesuai hingga Merek Belum Terdaftar
Beberapa produsen beras membuat masyarakat rugi hingga Rp 99,35 triliun. Fakta ini diungkap Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.
Penulis: Ani Susanti | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi meminta produsen menyesuaikan isi beras sesuai yang ada di kemasan.
"Jadi kalo labelnya berat 5 Kg, tolong isinya juga 5 Kg," ucap Arief.
Arief juga meminta merek/brand beras yang belum terdaftar, untuk segera mendaftarkan izin mereknya di daerahnya masing-masing.
Sementara itu, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai produsen beras terbesar di dunia. Posisi ini berdasarkan laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) per Juni 2025.
Dalam laporannya diperkirakan produksi beras Indonesia periode 2025-2026 mencapai 35,6 juta ton. Hingga kini pasokan cadangan beras pemerintah menyentuh lebih dari 4 juta ton.
Rinciannya, 1,8 juta ton sisa beras impor tahun 2024 yang masih menumpuk di gudang Perum Bulog. Sedangkan 2,5 juta ton beras berasal dari serapan dalam negeri.
“Hari ini total stok ada 4,15 juta ton. Perlu diketahui 1,8 juta tonnya adalah transfer stok dari 2024 dan penyerapan beras dalam negeri 2,5 juta ton juga merupakan serapan terbaik," ujar Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dikutip Senin (23/6/2025) via Kompas.com.
Adapun, India menempati posisi pertama dengan kapasitas produksi beras 146,6 juta ton.
China di peringkat dua dengan produksi 143 juta ton. Di urutan ketiga Bangladesh dengan produksi beras 40,7 juta ton.
Dengan estimasi produksi beras Indonesia tersebut, Arief memastikan pemerintah melalui Bulog mengoptimalisasi penyerapan beras dalam negeri.
Artinya, sepanjang 2025-2026 impor beras belum menjadi opsi utama.
"Untuk stok beras Bulog di Sumatera Barat hari ini menjadi salah satu yang terbaik. Ada 17.900 ton, jadi sangat mumpuni untuk stabilisasi,” paparnya.
Baca juga: Gerak Cepat Pj Bupati Nganjuk Stabilkan Harga Beras, Gelar Operasi Pasar dan Luncurkan Warung TPID
Di lain sisi, pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih menunggu persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Padahal Bapanas sebelumnya menargetkan SPHP beras dapat digelontorkan akhir Juni ini.
Perlu diketahui, operasi pasar harus dilakukan pemerintah lantaran harga beras di tingkat konsumen mengalami kenaikan.
produsen beras membuat masyarakat rugi
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman
permasalahan harga beras
TribunJatim.com
Tribun Jatim
| Tiba-Tiba Oleng, Pemotor Tabrak Truk di Jalur Situbondo-Banyuwangi, 1 Tewas Saat di RS |
|
|---|
| Nasib 15 Truk Pengangkut Sound Horeg di Blitar yang Diamankan Polisi, Sopir Dipanggil |
|
|---|
| Komentar KBIHU di Ponorogo Soal Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah: Tunggu Aturan Baru |
|
|---|
| PSM Makassar vs Persebaya, Sejumlah Pemain Bajul Ijo Absen, Eduardo Perez Lakukan Rotasi? |
|
|---|
| Kronologi Kebakaran Warung Makan di Tuban, Satu Motor dan TV Ikut Hangus |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.