Telat Daftarkan Bayi Baru Lahir, Warga Tak Ikhlas Ditagih BPJS Kesehatan Rp2 Juta: Saya Gak Tau

TRIBUNJATIM.COM - Warga dapat tagihan BPJS Kesehatan karena telat mendaftarkan anaknya yang baru lahir.

Tgaihan membengkak hingga Rp2 juta.

Adapun keluhan warga ini diungkapkan melalui media sosial X hingga akhirnya menjadi viral.

Warga tersebut juga mengaku tidak tahu jika ada kewajiban untuk segera mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir.

“Emang BPJS nih, sy ga tau kalau bayi baru lahir wajib daftar BPJS, pas daftarin anak ke BPJS tiba-tiba kena tagihan 2jt dihitung sejak anak sy lahir, gue gak ikhlas.. Pokoknya ga ikhlas,” tulis akun @bc****** pada Jumat (18/4/2025).

Lantas, benarkah bayi baru lahir harus segera didaftarkan ke BPJS Kesehatan agar tak ada tagihan yang membengkak?

Baca juga: Dina Kaget Iuran BPJS Kesehatan Naik Jadi Rp70 Ribu, Heran Biasanya Bayar Cuma Rp35 Ribu

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan, kewajiban mendaftar menjadi peserta JKN telah ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 82 tahun 2018.

Ia menegaskan pendaftaran tersebut harus dilakukan paling lambat 28 hari setelah bayi lahir.

“Sesuai Perpres No 82 Tahun 2018, pada pasal 16 mengatakan bahwa bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” jelas Rizzky ketika dihubungi oleh Kompas.com pada Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut, Rizzky mengatakan, setelah sang anak didaftarkan, maka layanan program JKN tersebut akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Rizzky menjelaskan, jika orangtua terlambat mendaftarkan bayinya (lebih dari 28 hari sejak anak lahir), maka akan dikenakan tagihan yang terhitung sejak bulan kelahiran bayi.

“Bila terlambat mendaftar atau lebih dari 28 hari, maka iurannya akan ditagihkan terhitung sejak kelahiran bayi,” kata Rizzky.

Rizzky juga mengatakan, selama iuran belum terbayarkan, bayi tersebut tidak bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

Selain itu, apabila bayi tersebut harus menjalani rawat inap di rumah sakit, maka pihak BPJS akan memberikan sanksi yakni berupa denda pelayanan.

Rizzky mengimbau untuk para orangtua yang baru saja memiliki anak untuk segera mendaftarkan bayinya ke layanan JKN.

“Kami imbau bagi peserta yang baru saja melahirkan untuk segera mendaftarkan anak tersebut, sehingga terjamin dengan Program JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” jelas Rizzky.

Baca juga: Nenek Sumi Lemas Dinyatakan Meninggal saat Mau Pakai BPJS, Kades Berakhir Malu: Saya Buru-buru

Keluhan lainnya, warga Tangerang Selatan, Dina kaget iuran BPJS Kesehatan milik ibunya mengalami kenaikan.

Dina heran kenaikan iuran sebesar 100 persen.

Ia baru mengetahui ketika membayar iuran BPJS ibunya melalui mobile banking.

Dina mengaku biasanya hanya menyetor Rp 35 ribu per bulan.

Namun kini harus membayar iuran BPJS Kesehatan milik ibunya dengan total biaya Rp 70 ribu.

"Bulan lalu sepertinya masih Rp 35 ribu per bulan. Hari ini saya bayar sudah Rp 70 Ribu," katanya, Selasa (1/7/2025), dikutip dari Tribun Tangerang.

Baca juga: Gaji Rp1,6 Juta, Pegawai Mendadak Ditagih Bos Toko Rp800 Ribu Buat Ganti Bayar Iuran BPJS: Dibodohi

Dina mengaku membayarkan iuran BPJS Kesehatan tersebut pada Senin 1 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

Karyawan swasta tersebut mengatakan, memang selalu membayarkan iuran BPJS kesehatan milik sang ibu yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga setiap bulannya karena berstatus bayar mandiri atau bukan pekerja yang menerima upah.

Diketahui iuran BPJS Kesehatan saat ini memiliki 3 klaster untuk kelompok masyarakat bukan pekerja:

• Kelas 1: Rp150.000 per bulan per orang.
• Kelas 2: Rp100.000 per bulan per orang.
• Kelas 3: Rp42.000 per bulan per orang, namun peserta hanya membayar Rp35.000 karena ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000. 

Namun hingga Senin (1/7/2025) belum ada keterangan resmi dari BPJS soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2025.