Disperinaker Trenggalek Dipakai Sementara untuk Sekolah Rakyat, Mas Ipin: Siapkan Lahan 7 Hektar

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah konkret demi mewujudkan program prioritas nasional Sekolah Rakyat (SR).

Terbaru, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengalihkan fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menjadi ruang pembelajaran sementara. 

Di sisi lain, Mas Ipin, sapaan akrabnya telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di dekat Pasar Basah, Kelurahan Ngantru, sebagai lokasi permanen pembangunan SR.

Saat ini Pemkab juga sedang melakukan pengurugan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SR karena sebagian besar merupakan bekas lahan sawah atau tanah basah.

Baca juga: Harga Ikan Laut di Trenggalek Melambung Naik, Nelayan Enggan Melaut Akibat Cuaca Buruk

Sedangkan layanan Disperinaker Trenggalek untuk sementara dipindahkan ke aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Jalan Raya Trenggalek - Bendungan, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

"Sementara waktu pembelajaran akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya digunakan oleh Disperinaker. Saat ini sudah mulai proses pengosongan dan pembersihan kantor," kata Mas Ipin usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Trenggalek, Selasa (8/7/2025).

Mas Ipin, menyebut kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dan adaptif yang mana konsepnya menggunakan sistem kredit semester di perguruan tinggi, sehingga anak-anak dari keluarga miskin yang sempat putus sekolah tetap bisa melanjutkan tanpa terikat kalender akademik reguler.

"Masuknya tidak harus bulan Juni atau Juli. Ini juga menjawab tantangan putus sekolah karena alasan ekonomi atau keterlambatan masuk," lanjutnya.

Baca juga: Optimalkan Potensi Tenaga Kerja, Pemkab Trenggalek Adakan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar sekolah reguler yang lokasinya berdekatan dengan SR tidak perlu khawatir kekurangan murid.

Menurutnya sasaran siswa SR sudah ditentukan yaitu bagi warga kategori Desil I dan II atau yang benar-benar miskin berdasarkan data resmi.

"Tahun ini kita mulai penjaringan. Namun, pelaksanaannya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Yang jelas, kita diminta siapkan, dan kita laksanakan," tutup lulusan Magister Manajemen Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga Surabaya ini.