Pantas Mbah Sarwen Dihapus dari Penerima Uang PKH, Temuan Petugas Bansos: Rumah Ber-AC dan Ada CCTV

TRIBUNJATIM.COM - Mbah Sarwen, seorang lansia di Kabupaten Banyumas meluapkan kekecewaannya tak lagi menjadi penerima bansos untuk warga.

Ternyata Mbah Sarwen tak lagi menerima bantuan lantaran adanya penyesuaian yang dilakukan pemerintah.

Penyelarasan itu dilakukan atas perintah pemerintah pusat untuk meminimalisir pemberian bantuan salah sasaran.

Sebelumnya, Mbah Sarwen mengungkapkan pengaduan karena dirinya tak lagi menerima bantuan sosial.

Mbah Sarwen dan anaknya tidak lagi diikutsertakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Dituding tak lagi memberikan bantuan bagi lansia, Disospermades Kabupaten Banyumas memberikan klarifikasi.

Terkait aduan lansia renta tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos), Disospermades Kabupaten Banyumas mengatakan adanya kegiatan penyesuaian data dengan lapangan.

Bansos yang dimaksud itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Galih Priambodo mengatakan, pencoretan beberapa nama.

Termasuk lansia dari daftar merupakan bagian dari perbaikan dan validasi data yang dilakukan secara nasional.

Baca juga: Sosok Menteri Sosial Gus Ipul Bakal Stop Bansos Warga yang Main Judi Online? Pelanggaran Berat

"Memang saat ini Pemerintah Pusat sedang melakukan penyelarasan dan verifikasi ulang terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diperbarui menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)." 

"Ini untuk mengurangi kesalahan inklusi atau inclusion error," ujar Galih kepada Tribunjateng.com, Senin (7/7/2025).

Hal itulah yang menjadikan nama Mbah Sarwen sudah tidak lagi dimasukkan sebagai penerima bantuan.

Petugas lapangan mendapati adanya perubahan gaya hidup yang terjadi dengan Mbah Sarwen yang tinggal bersama sang anak.

Sebelumnya sempat diberitakan, seorang lansia bernama Sarwen warga RT 03 RW 09, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur mengadukan telah dikeluarkan dari daftar penerima bansos.

Namun setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas Dinsospermades, diketahui Mbah Sarwen tinggal bersama anaknya yang dinilai memiliki kondisi ekonomi cukup.

"Secara kritis, kondisi beliau tinggal bersama anaknya." 

"Rumahnya dua lantai, ber-AC, dan ada CCTV." 

"Berdasarkan indikator itu, yang bersangkutan tidak lagi dikategorikan sebagai keluarga miskin," ujar Galih. 

Baca juga: Rastiah Ibu Siswa SD yang Digugat Nenek soal Warisan Lega Dibantu Dedi Mulyadi, KDM: Gak Usah Takut

Sementara terkait tudingan adanya pegawai kelurahan yang tercatat sebagai penerima bansos, Galih menyebut, pihaknya juga melakukan investigasi.

"Kalau memang benar ada aparatur kelurahan yang menerima bansos, akan langsung kami coret dari daftar." 

"Aparatur pemerintah tidak boleh menerima bansos," tegasnya.

Galih memastikan, pihaknya tetap membuka ruang aduan dan akan menindaklanjuti setiap laporan warga terkait distribusi bantuan sosial.

Baca juga: Tantangan Dedi Mulyadi Ditolak, Wali Kota Bandung Bakal Renovasi Proyek Peninggalan Ridwan Kamil

Sebelumnya, penyaluran dana bansos di Kabupaten Banyumas memang jadi sorotan.

Pasalnya, lansia yang renta disingkirkan, justru bantuan diduga dinikmati oleh mereka yang tak berhak.

Laporan warga tersebut menguliti dugaan carut marut dalam proses pemutakhiran data penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Warga lanjut usia yang sudah tidak produktif dan tak lagi bisa mencari nafkah, namanya justru terlempar dari daftar penerima.

"Di tempat kami, banyak manula yang sudah tidak bisa bekerja malah dicoret dari daftar bantuan," ungkap pelapor.

Atas dasar serangkaian kejanggalan tersebut, warga memohon dengan sangat agar pihak berwenang segera melakukan peninjauan kembali.

Sebelumnya memang viral, keluhan yang dilaporkan seorang ibu hamil.

Seorang ibu hamil di Kabupaten Banyumas justru harus menelan pil pahit ketika dirinya hamil tua.

Namanya tiba-tiba dicoret dari daftar penerima PKH, bantuan sosial yang selama ini menjadi salah satu penopang hidup keluarganya.

Melalui sebuah aduan publik pada Rabu (18/6/2025), ia menyuarakan protesnya yang berlandaskan rasa keadilan.

Kekecewaannya memuncak saat ia membandingkan nasibnya dengan para penerima bantuan lain di lingkungannya yang ia nilai jauh lebih sejahtera.

"Berbanding terbalik dengan yang lain, rumahnya bagus-bagus, emas pada pakai, punya tanah, punya sawah, tapi mereka masih menerima," tulisnya dalam aduan tersebut.

Ia pun memaparkan kondisinya yang menurutnya sangat layak dibantu.

Saat ini, ia tidak hanya sedang mengandung, tetapi juga masih menanggung dua anak kecil yang membutuhkan biaya sekolah dan bahkan belum memiliki rumah sendiri.

"Padahal saya lagi hamil dan mempunyai dua anak lagi, rumah saja saya belum punya, anak masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya buat sekolah," ratapnya.

Penghentian bantuan yang tiba-tiba ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akurasi data dan proses verifikasi penerima bansos di lapangan.

Merasa diperlakukan tidak adil, sang ibu memberanikan diri untuk bersuara dan memohon perhatian dari pemerintah daerah.

"Apakah adil...????? Mohon bantuannya pemerintah Banyumas," tutupnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com