Dewan Desak Pemkot Malang Jalankan Program Seragam Gratis untuk Siswa Sekolah Swasta

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Anggota DPRD Kota Malang yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Asmualik meminta pemberian seragam sekolah gratis pada siswa SD dan SMP juga menyasar sekolah swasta, tidak hanya sekolah negeri.

Hal ini dinilai penting demi asas keadilan, karena seluruh siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta, adalah warga Kota Malang.

Asmualik mengatakan, pemberian seragam sekolah gratis seharusnya tidak hanya untuk siswa sekolah negeri.

Siswa sekolah swasta juga perlu mendapatkan perhatian karena mereka bagian dari anak bangsa.

Asmualik menegaskan, dirinya akan memperjuangkan agar siswa sekolah swasta turut mendapat bantuan tersebut.

Upaya ini akan dilakukan melalui peninjauan anggaran, baik dalam pembahasan perubahan APBD maupun perencanaan APBD tahun 2026.

Asmualik yang juga anggota Komisi D, DPRD Kota Malang, menilai semua sekolah di Kota Malang, baik negeri maupun swasta, memiliki kualitas yang baik.

Karena itu, Pemkot Malang harus turun tangan dengan menjamin biaya pendidikan yang terjangkau dan mutu yang merata.

Menurutnya, jika seluruh sekolah memiliki standar yang setara, maka orang tua cenderung akan memilih sekolah yang dekat dari rumah.

Baca juga: Harga Seragam SMA/SMK di Trenggalek Dikeluhkan Warga, DPRD Jatim Minta Dispendik Evaluasi

“Ini akan menciptakan efisiensi, baik dari segi jarak maupun biaya. Pemerintah harus merancangnya secara detail demi peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya, Rabu (9/7/2025).

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman juga menyuarakan hal serupa.

Ia berharap kebijakan seragam gratis juga diberikan kepada siswa sekolah swasta agar ada keseimbangan dalam pelaksanaannya.

“Sekolah swasta pun berharap ada perlakuan yang adil,” tutur Abdurrochman yang juga menjabat Ketua LKK PCNU Kota Malang.

Menurutnya, program seragam gratis semestinya mencerminkan prinsip keadilan karena sekolah swasta juga memiliki hak yang sama untuk mendapat bantuan tersebut.