Diplomat Arya Beri Donasi ke Guru Sebelum Tewas Kepala Dilakban, Jual Mobil karena Mau Pindah Tugas

TRIBUNJATIM.COM - Kematian seorang diplomat tewas di kamar kos dengan kondisi kepala terbungkus lakban menjadi sorotan publik.

Sosok diplomat tersebut ialah Arya Daru Pangayunan (ADP).

Arya merupakan diplomat muda di Kementerian Luar Negeri.

Ia menjabat sebagai diplomat fungsional muda di Kemenlu dan dikenal menangani isu-isu perlindungan WNI di luar negeri.

Arya ditemukan tewas di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025) malam.

Rumah duka yang berada di Jalan Munggur, Jomblang, Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, mulai dipenuhi karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa.

Baca juga: Sosok dan Karier Daru Diplomat yang Tewas dengan Kepala Dililit Lakban, Kematiannya Dianggap Janggal

“Turut berduka cita atas wafatnya Bapak Arya Daru Pangayunan – Keluarga PSLH UGM,” tertulis dalam salah satu karangan bunga.

Menurut Ardhi Iswansyah, teman semasa SMA Arya, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, cerdas, dan tidak pernah bermusuhan dengan siapa pun.

“Dia anaknya baik, enggak pernah punya musuh. Tipikal anak yang anteng, fokus sekolah,” ungkap Ardhi saat ditemui pada Selasa (8/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Arya diketahui menempuh pendidikan di Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) dan memiliki karier moncer di Kementerian Luar Negeri.

Ardhi menambahkan komunikasi terakhir mereka terjadi sekitar dua minggu lalu via Direct Message Instagram, dan sebelumnya melalui WA grup alumni saat membahas kabar duka salah satu guru mereka.

“Terakhir komunikasi via DM Instagram, sekitar dua minggu lalu,” ucapnya.

“Kalau di WA grup terakhir itu waktu guru kami meninggal, Arya termasuk yang ikut urunan,” tambahnya.

Sementara itu pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi Arya Daru Pangayunan adalah pegawai mereka.

“Itu sudah ada (laporan ke Kemlu). Kita ikut kepolisian saja dalam penanganannya,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Selasa (8/7/2025), usai rapat dengan Komisi I DPR RI.