Ditanya Soal SPMB, Kepala Disdik Malah Bentak Wartawan, Kelelahan Rapat dari Pagi: Gue Capek Banget!

Namun, persoalan ini dapat segera ditangani karena Sudin Pendidikan telah membentuk tim khusus untuk menangani kendala semacam itu.

Selain masalah akun, aduan juga berkaitan dengan batas waktu pemutakhiran data Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat pendaftaran SPMB.

"Cut off adalah batas waktu seorang calon peserta didik mendaftar berdasarkan tanggal yang tercantum di KK. Kalau melewati tanggal itu, maka pendaftaran akan otomatis ditolak oleh sistem," ujar Tri.

Tak hanya itu, tim Posko bantuan juga menerima keluhan dari orangtua yang ingin memindahkan pilihan sekolah karena merasa salah memilih saat proses pendaftaran.

Namun, Tri menambahkan bahwa orangtua yang salah memilih sekolah masih dapat mengganti pilihan jika anaknya tidak lolos seleksi.

"Kalau anaknya tidak lolos atau 'terlempar' dari sistem, maka masih ada kesempatan memilih sekolah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung."

"Dia bisa memilih tiga lagi, terlempar lagi dia pilih lagi tiga, sampai dia nyangkut gitu," tutur Tri.

Baca juga: Tangis Mahasiswi Kristen Jadi Lulusan Terbaik Universitas Muhammadiyah, Pantun Buat Rektor Disorot

Pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru 2025/2026 tingkat SD di Pandeglang mulai dibuka pada 23 Juni hingga 5 Juli 2025.

Pendaftaran dibuka bisa dilakukan melalui daring (online) dan luring (offline).

Namun, ada sekolah yang tidak mendapatkan satu pun calon murid. 

Tidak adanya siswa yang mendaftar untuk tahun ajaran baru 2025/2026 ini dialami SDN 5 Kraton yang berlokasi di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepala SDN 5 Kraton, Tati Patmawati, mengaku prihatin dengan kondisi sekolahannya yang tidak mendapatkan satu orang calon siswa yang daftar.

"Iya, kami dari SD 5 Kraton untuk tahun ajaran baru 2025/2026, belum menerima satu pun calon siswa baru yang daftar ke sekolah ini," ujarnya, Senin (7/7/2025).

"Kalau kecewa sih tidak, tapi agak sedih mungkin ya. Melihat kondisi sekolah seperti ini," imbuhnya, melansir Tribun Banten.

"Pihak dinas sepertinya tutup mata," tutur Tati.