Ternyata Ada 212 Merek Beras Oplosan, Kemasan 5 Kg Aslinya Cuma 4,5, Mentan Bakal Umumkan

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah merek beras diduga oplosan dijual secara bebas di pasaran.

Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri, ada 212 merek beras oplosan.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bakal mengumumkan merek apa saja beras yang oplosan. 

Pengumuman disampaikan secara bertahap setelah ratusan merek beras itu diperiksa Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

Adapun 212 merek beras oplosan tersebut terbukti tidak memenuhi standar mutu baik dari sisi berat kemasan, komposisi, hingga labelnya.

Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg.

Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.

Baca juga: 13 Merek Beras Diduga Oplosan Temuan Satgas Pangan, Bareskrim Bertindak, Periksa Produsen

"Kepada seluruh saudara nanti mudah-mudahan ini kami munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar," ujar Amran melalui video yang diterima Kompas.com, dikutip Minggu (13/7/2025).

Data temuan beras oplosan telah disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ia memastikan proses hukum sudah dilakukan.

"Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke pak kapolri, kemudian satgas pangan, dan pak jaksa agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat," paparnya.

Praktik oplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun, atau hampir Rp 100 triliun.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," sambungnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen dan distributor beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam produk yang beredar di pasaran.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan, proses pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan besar masih berlangsung.