25 Pemilik Merek Beras Oplosan Diperiksa, DPR Desak Bongkar Sindikatnya, Masyarakat Merugi

TRIBUNJATIM.COM - Bareskrim Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen dan distributor beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam produk yang beredar di pasaran.

Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri pada 6-23 Juni 2025, ditemukan ada 212 merek beras oplosan.

Saat ini Satgas Pangan pun sedang mengusutnya, mencari siapa yang paling bertanggung jawab.

Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki secara menyeluruh.

"Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 Kg," katanya dikutip dari Tribunnews via Warta Kota.

Helfi menyebut penyidik Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 PT dan 8 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram.

Baca juga: Agus Resah Dicurigai Pembeli Jual Beras Premium Oplosan, Biasa Jual 1 Ton Dalam Seminggu

Sehingga, total saksi yang diperiksa saat ini ada 22 orang.

"Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya," terang jenderal polisi bintang satu tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak penegak hukum mengusut kasus beras oplosan dari 212 merek beras di pasaran yang mengakibatkan penurunan kualitas.

Dia mengatakan, kepolisian harus segera turun tangan mengusut tuntas praktik kecurangan tersebut, karena telah merugikan masyarakat luas.

"Bongkar tuntas kasus oplosan beras yang merugikan rakyat banyak," ujarnya. 

"Ungkap sindikatnya dari hulu hingga hilir agar tidak terus berulang. Apalagi kasus serupa ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah sekitar 10 tahun belakangan," lanjut Abdullah.

Baca juga: Ternyata Ada 212 Merek Beras Oplosan, Kemasan 5 Kg Aslinya Cuma 4,5, Mentan Bakal Umumkan

Dia juga mendorong kepolisian untuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan institusi berwenang lainnya.

Legislator PKB itu berharap penyelidikan serta penyidikan bisa menyeluruh, dan mengungkapkan semua pihak yang terlibat dalam praktik kotor tersebut.

"Artinya harus diungkap mulai dari siapa pengoplos beras itu, baik individu maupun perusahaannya. Kemudian bagaimana modus pengoplosannya, dan mengapa bisa lolos beredar di pasaran,” kata Abdullah.