Nasib Pegawai Dispendukcapil Jual Pulpen Rp 6 Ribu ke Warga yang Urus KTP, Bos: Kami Siapkan

Pulpen yang biasanya dijual seharga antara Rp 1.000 hingga Rp 2.5000 harus dibeli SR seharga Rp 6.000.

"Karena kebutuhan dan petugas pelayanan bilang daripada harus beli ke luar area MPP, jadi terpaksa saya beli pulpen itu," tambahnya.

Baca juga: Petugas Dishub Terima Setoran Rokok dari Sopir Bajaj Tiap Hari, Kadis Siap Beri Sanksi Jika Pungli

SR mengaku kaget karena baru pertama kali mengalami hal tersebut di tempat pelayanan.

Ia menyayangkan bahwa pulpen tidak bisa dipinjam, dan menganggap hal ini sulit ditemukan di tempat pelayanan lain.

"Jadi bagi masyarakat yang tidak bawa pulpen sendiri harus beli ke luar kantor atau pilihannya beli di tempat pelayanan dengan harga lebih mahal," ucapnya.

Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal harga, tetapi juga bentuk pelayanan yang tidak memadai.

"Saya pernah beli pulpen dengan model dan merek yang sama seharga seribu rupiah. Tapi ini bukan sekadar harga, melainkan bentuk pelayanan yang disengaja atau dimanfaatkan oleh oknum," tuturnya.

SR meyakini bahwa petugas yang meminta agar ia membeli pulpen adalah pegawai Dispendukcapil, karena petugas tersebut memegang formulir pembuatan KTP dan KK.

"Jika bukan pegawai, bagaimana dia bisa mendapatkan formulir dan membantu pelayanan?" imbuhnya.

Setelah mengisi formulir, SR diminta menyerahkan berkas tersebut kepada petugas lain.

Dalam berita lain, seorang warga keluhkan bantuan PKH berkurang Rp 10 ribu tiap dicairkan.

Warga yang melapor soal bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) ini tinggal di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Aduan warga tersebut masuk pada Rabu (2/7/2025).

Pihak Kecamatan Ajibarang pun angkat bicara.

Dalam laporannya, warga tersebut secara lugas menyampaikan masalah yang terjadi di desanya.