Nasib Pegawai Dispendukcapil Jual Pulpen Rp 6 Ribu ke Warga yang Urus KTP, Bos: Kami Siapkan

TRIBUNJATIM.COM - Terungkap nasib pegawai Dispendukcapil yang jual pulpen Rp 6 ribu ke warga yang urus KTP atau kartu tanda penduduk (KTP).

Peristiwa ini diketahui terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan, Jawa Timur.

Seorang warga mengeluhkan aksi petugas yang menyuruhnya membeli pulpen baru agar bisa mengisi formulir pembuatan kartu identitas diri.

Warga berinisial SR (26) itu datang pada Jumat (11/7/2025).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispendukcapil Pamekasan, Saudi Rahman, mengaku telah melakukan evaluasi cepat atas informasi tersebut dan langsung memberikan teguran kepada bawahannya.

"Saya langsung telusuri kebenarannya dan langsung ditegur. Saya pastikan tidak akan ada lagi kasus yang sama di kemudian hari," ungkapnya, melansir dari Kompas.com.

Saudi menjelaskan bahwa Dispendukcapil telah menyediakan fasilitas lengkap bagi pemohon KTP dan KK, termasuk kursi, meja, dan alat administrasi seperti pulpen.

Pada saat yang bersamaan, mungkin semua pulpen sedang dipakai pemohon lain sehingga di atas meja tidak ada pulpen yang sudah disediakan.

"Kami siapkan pulpen, bahkan ada talinya agar tidak dibawa ke mana pun. Kemungkinan ada yang melepas dari tali dan dibawa ke kursi tunggu pemohon," ujarnya.

Baca juga: Sekolah Bandel Masih Pungli Rp3 Juta Meski Dilarang Gubernur, Wali Murid Bayar Tanpa Kuitansi

Sebelumnya, SR warga Kelurahan Kowel yang sebelumnya berdomisili di Sampang, mengungkapkan pengalamannya saat mengurus perpindahan data kependudukan setelah menikah.

Ia berencana membuat kartu keluarga (KK) dan KTP baru di Dispendukcapil setempat.

Setelah membawa kartu mutasi, SR memasuki Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mengubah identitas kependudukan bersama istrinya.

Setelah menemui salah satu petugas berseragam olahraga, SR menerima formulir untuk diisi.

Namun, ia lupa membawa pulpen.

"Saya bilang mau pinjam ke salah satu petugas yang kebetulan pegang pulpen. Tapi malah diminta suruh beli pulpen baru yang sudah disediakan di lokasi," ujarnya.

Pulpen yang biasanya dijual seharga antara Rp 1.000 hingga Rp 2.5000 harus dibeli SR seharga Rp 6.000.

"Karena kebutuhan dan petugas pelayanan bilang daripada harus beli ke luar area MPP, jadi terpaksa saya beli pulpen itu," tambahnya.

Baca juga: Petugas Dishub Terima Setoran Rokok dari Sopir Bajaj Tiap Hari, Kadis Siap Beri Sanksi Jika Pungli

SR mengaku kaget karena baru pertama kali mengalami hal tersebut di tempat pelayanan.

Ia menyayangkan bahwa pulpen tidak bisa dipinjam, dan menganggap hal ini sulit ditemukan di tempat pelayanan lain.

"Jadi bagi masyarakat yang tidak bawa pulpen sendiri harus beli ke luar kantor atau pilihannya beli di tempat pelayanan dengan harga lebih mahal," ucapnya.

Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal harga, tetapi juga bentuk pelayanan yang tidak memadai.

"Saya pernah beli pulpen dengan model dan merek yang sama seharga seribu rupiah. Tapi ini bukan sekadar harga, melainkan bentuk pelayanan yang disengaja atau dimanfaatkan oleh oknum," tuturnya.

SR meyakini bahwa petugas yang meminta agar ia membeli pulpen adalah pegawai Dispendukcapil, karena petugas tersebut memegang formulir pembuatan KTP dan KK.

"Jika bukan pegawai, bagaimana dia bisa mendapatkan formulir dan membantu pelayanan?" imbuhnya.

Setelah mengisi formulir, SR diminta menyerahkan berkas tersebut kepada petugas lain.

Dalam berita lain, seorang warga keluhkan bantuan PKH berkurang Rp 10 ribu tiap dicairkan.

Warga yang melapor soal bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) ini tinggal di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Aduan warga tersebut masuk pada Rabu (2/7/2025).

Pihak Kecamatan Ajibarang pun angkat bicara.

Dalam laporannya, warga tersebut secara lugas menyampaikan masalah yang terjadi di desanya.

Ia menyebut, para penerima bantuan PKH selalu mendapati uang bantuannya tidak utuh.

"Penerima PKH Desa Darmakradenan selalu dipotong 10 ribu mengatasnamakan biaya administrasi," tulisnya dalam aduan, melansir dari TribunBanyumas.

Keluhan ini menyiratkan adanya kebingungan dan rasa keberatan dari warga, yang merasa haknya tidak diterima secara penuh.

Baca juga: Curhat Warga Urus KTP Malah Disuruh Beli Pulpen Rp 6.000, Petugas Dispendukcapil Tak Mau Pinjami

Menanggapi keluhan ini, pihak Kecamatan Ajibarang memberikan penjelasan yang meluruskan masalah.

Menurut mereka, potongan tersebut kemungkinan besar bukanlah pungutan liar (pungli), melainkan biaya jasa yang dikenakan oleh agen bank.

Pihak kecamatan menjelaskan, ada dua cara bagi warga untuk mencairkan dana bantuan PKH:

Mengambil langsung di mesin ATM menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Mencairkan melalui agen bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara seperti BRI, Mandiri, BNI), yang biasanya berupa warung atau toko kelontong yang melayani transaksi perbankan.

Potongan biaya administrasi sebesar Rp10.000 itu biasanya terjadi jika warga mencairkan bantuan melalui agen.

Besaran biayanya pun tergantung pada kesepakatan antara si pemilik agen dengan warga yang mencairkan dana.

"Bukan Pendamping (PKH) yang menentukan," tegas pihak kecamatan.

Baca juga: Reaksi Plt Kepala Dispendukcapil Pamekasan Soal Pemohon Pelayanan KTP Harus Beli Pulpen Baru Rp 6000

Kabar baiknya, warga ternyata punya pilihan dan tidak wajib menerima potongan tersebut.

Pihak Kecamatan Ajibarang memberikan dua solusi jelas bagi warga yang keberatan dengan biaya administrasi dari agen:

Ambil Langsung di ATM: Warga bisa datang ke mesin ATM terdekat dan menarik sendiri uang bantuannya menggunakan kartu KKS. Cara ini biasanya tidak dikenai biaya potongan.

Cari Agen Lain: Jika tetap ingin mencairkan lewat agen, warga bisa mencari agen lain yang mungkin menawarkan biaya jasa lebih murah atau bahkan gratis.

"Pilihan teknis pencairan bantuan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," tutup pernyataan tersebut.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com