Pemkab Jombang Usulkan Revisi Pajak dan Retribusi, Fokus Perlindungan Rakyat Kecil

Untuk sektor perizinan, pemerintah akan menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang akan diperbaharui tiap tahun melalui Peraturan Bupati.

“Masyarakat harus punya acuan harga pasti saat mengurus izin bangunan,” kata Bupati Warsubi.

Dalam bidang kesehatan, beberapa biaya seperti visum dan administrasi tertentu akan dihapus dari daftar retribusi, karena dianggap bagian dari pelayanan dasar yang tidak boleh dibebani biaya tambahan.

Bupati Warsubi menegaskan, revisi ini bertujuan menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih transparan, adil, dan efisien.

Ia berharap kebijakan ini bisa segera disahkan dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan warga. 

“Akhirnya kita ingin Jombang menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.

Proses pembahasan lanjutan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, guna memastikan regulasi ini segera dapat diterapkan.