Pemkab Jombang Usulkan Revisi Pajak dan Retribusi, Fokus Perlindungan Rakyat Kecil

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang tengah mengajukan perubahan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini masuk tahap pembahasan.

Penjelasan resmi terkait usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, dalam Rapat Paripurna DPRD pada Rabu (16/7/2025).

Dalam forum tersebut, Bupati Warsubi menyampaikan, revisi ini dilandaskan pada kebutuhan untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. 

“Penyesuaian ini bukan hanya karena arahan pusat, tapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Salah satu poin penting dalam raperda tersebut adalah penyederhanaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Pemerintah mengusulkan penerapan tarif tunggal demi kemudahan pemahaman bagi warga.

Tarif untuk lahan pertanian dan peternakan diusulkan sebesar 0,175 persen, sedangkan lahan non-produktif dikenai 0,2 persen. 

Raperda ini juga memperluas pengecualian untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi masyarakat yang membeli rumah pertama. 

“Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah mendapat insentif agar lebih ringan saat memiliki rumah pertama,” jelas Warsubi.

Di sektor ketenagalistrikan, regulasi akan mewajibkan pihak non-PLN untuk menghitung dan memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan tujuan memperjelas sumber pendapatan daerah. 

Baca juga: Rapat Paripurna Ketok Palu, Setujui Tujuh Raperda Tahun 2025 Jadi Perda di Lamongan

Selain itu, Warsubi juga menyoroti pentingnya penataan iklan luar ruang.

“Reklame tidak boleh merusak estetika kota. Harus tertib dan sesuai norma,” ungkapnya.

Revisi juga menyentuh aspek retribusi, termasuk pada layanan kebersihan, laboratorium lingkungan, dan rumah potong hewan.

Pemerintah berkomitmen menjaga agar tarif tetap rasional dan sebanding dengan kualitas layanan.

Untuk sektor perizinan, pemerintah akan menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang akan diperbaharui tiap tahun melalui Peraturan Bupati.

“Masyarakat harus punya acuan harga pasti saat mengurus izin bangunan,” kata Bupati Warsubi.

Dalam bidang kesehatan, beberapa biaya seperti visum dan administrasi tertentu akan dihapus dari daftar retribusi, karena dianggap bagian dari pelayanan dasar yang tidak boleh dibebani biaya tambahan.

Bupati Warsubi menegaskan, revisi ini bertujuan menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih transparan, adil, dan efisien.

Ia berharap kebijakan ini bisa segera disahkan dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan warga. 

“Akhirnya kita ingin Jombang menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.

Proses pembahasan lanjutan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, guna memastikan regulasi ini segera dapat diterapkan.