Tolak Gabung KSM, PKB Sidoarjo Bakal Tetap Kritisi Pemerintahan Subandi-Mimik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Suhu politik di Sidoarjo sedang mendidih. Setelah tujuh partai pemilik kursi di DPRD Sidoarjo membentuk Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), giliran PKB menentukan putusannya untuk berjalan sendiri tanpa bergabung ke dalam koalisi tersebut.

Meski demikian, Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdilah Nasih menegaskan bahwa partainya bakal tetap kritis ke pemerintahan yang dipimpin Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.

“Kemarin kita menerima LPJ 2024 karena pemerintahan yang berjalan tahun itu merupakan kepala daerah yang diusung PKB. Namun kita tetap memberikan sejumlah catatan yang tidak jauh beda dengan teman-teman fraksi lain,” kata Nasih saat di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Kamis (17/7/2025). 

Baca juga: LPJ Penggunaan APBD Sidoarjo 2024 Ditolak, Inilah Sosok dan Kiprah Politik Bupati Subandi

Namun pihaknya mengaku tetap memahami sikap fraksi-fraksi lain yang menolak LJP tersebut. 

Disebutnya itu sebagai dinamika politik. Sehingga perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah. 

Termasuk ketika Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan PDIP membentuk koalisi, PKB juga mengaku menghormatinya. “Menuju titik yang sama itu bisa jadi jalannya berbeda. Dan itu tidak apa-apa,” ujarnya. 

Persoalan LPJ APBD 2024 dirasa sudah selesai. Sekarang, PKB menyatakan telah mengambil sikap sebagai mitra kritis pemerintah. Bersama KSM atau tidak bersama, dirasa juga tidak ada masalah. 

“Sekarang kondisinya sudah beda. Kami bukan partai pengusung. Sehingga kami nyatakan bahwa sikap kami adalah mitra kritis. Selama kebijakan berpihak kepada rakyat pasti kita dukung, tapi sebaliknya ketika kebijakan atau programnya tidak sesuai, kita akan kritis,” tegas Nasih. 

Dicontohkan dalam pembahasan RPJMD 2025 - 2029, PKB banyak mengkiritisi program-program pemerintahan Subandi - Mimik Idayana.

Seperti program 100 ribu tenaga kerja, beasiswa pendidikan, dan sejumlah program lainnya. 

“Kita tegaskan bahwa program harus benar sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan cuma program elektoral,” lanjut Ketua Fraksi DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori dalam kesempatan yang sama. 

Kemudian kegagalan Pemkab Sidoarjo dalam Porprov Jatim 2025, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan merekomendasikan agar KONI Sidoarjo dievaluasi secara menyeluruh. 

Baca juga: Muncul Koalisi Sidoarjo Maju Pasca Penolakan LPJ Bupati, Gabungan dari 7 Partai

“Pogram 100.000 tenaga kerja, kita benar-benar kritisi itu agar teralisasi dengan baik, program Ro 500 juta per desa bertahun juga demikian, kita kritisi agar tidak sekadar menjadi program elektoral,” tandasnya. 

Kemudian program rehabilitasi warung pihaknya minta ditingkatkan anggarannya, tapi harus lebih selektif. Program beasiswa yang dirasa ambigu juga disorot karena bentuknya lebih ke bantuan pendidikan, bukan beasiswa. 

“Sebanyak 14 program pemerintahan Subandi - Mimik itu kita dorong agar benar-benar landing dengan baik. Namun untuk kritis itu kan tidak harus bergabung dalam koalisi secara formalitas begitu, kita bisa sama-sama tapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi,” tandasnya.