Muncul Koalisi Sidoarjo Maju Pasca Penolakan LPJ Bupati, Gabungan dari 7 Partai

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Imbas LPJ Bupati Sidoarjo ditolak DPRD, muncul Koalisi Sidoarjo Maju alias KSM

Sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk koalisi untuk menyikapi Laporan Pertangunjawaban (LPJ) Penggunaan APBD 2024. 

Namanya Koalisi Sidoarjo Maju, yang muncul beberapa saat setelah DPRD Sidoarjo menolak LPJ bupati, Rabu (16/7/2025). 

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKS, PPP, dan PDIP yang gabung menjelang digelar konferensi pers di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu petang. 

“Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ 2024,” kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusdy. 

Baca juga: DPRD Sidoarjo Tolak LPJ Bupati, Subandi Bakal Konsul ke Gubernur Jatim

Ada beberapa hal menjadi catatan dalam penggunaan APBD 2024. Antara lain tentang program penanggulangan banjir yang dirasa masih berada dalam tataran rencana dan wacana.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, sedati, dan Porong. 

Kemudian tentang program prioritas Bupati yang 100.000 lapangan kerja yang tidak disertai indikator yang jelas dan terukur.

Baca juga: Respon Bupati Sidoarjo Subandi Soal Para Anggota DPRD Boikot Rapat Paripurna : Saya Tidak Tahu

Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar diciptakan sepanjang tahun 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa. 

“Apakah melalui investasi, padat karya, BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata,” ujarnya. 

Koalisi ini juga memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya pungutan di sekolah negeri, khususnya SD dan SMP, dengan dalih kesepakatan komite.

Baca juga: Suhu Politik di Sidoarjo Memanas, Hubungan Bupati dan DPRD Renggang, Rapat Paripurna Diboikot

Serta kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprihatinkan.

Banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belajar yang tidak memadai.

Namun, upaya perbaikan terkendala oleh alokasi anggaran pendidikan yang sangat minim. Anggaran pendidikan hampir semua terserap untuk belanja rutin, sehingga anggaran untuk sarana pra-sarana sekolah menjadi sangat terbatas.

Baca juga: Dampak Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah terhadap Peta Politik di Sidoarjo