Kegaduhan Politik di Sidoarjo Jadi Sorotan, ini Kata Pengamat Politik Umsida: Hambat Pembangunan

Kondisi ini juga bisa menurunkan kepercayaan investor. Ketidakstabilan hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi indikator risiko dalam dunia usaha. Dan dinilai bahwa penolakan Lpj ini dapat memicu ketidakpastian di kalangan aparatur sipil negara, karena bisa dianggap sebagai bentuk kegagalan manajerial.

Meski demikian, Ubaid menilai bahwa penolakan ini tidak selalu bermakna negatif. Ini bisa menjadi momentum koreksi. Jika dikelola dengan bijak, evaluasi terhadap LPJ tersebut dapat menghasilkan perbaikan kebijakan yang lebih responsif dan transparan.

Namun itu hanya bisa terjadi jika kedua pihak eksekutif dan legislatif menanggalkan ego politik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Untuk itu, komunikasi politik yang sehat perlu segera dibangun kembali. Pemimpin daerah harus lebih terbuka terhadap masukan DPRD, sementara legislatif perlu objektif dalam menilai kinerja, tanpa terjebak pada tarik-menarik kepentingan politik praktis transaksional,” tegas Ubaid.

Penolakan LPJ APBD Sidoarjo 2024 adalah peringatan keras bahwa pembangunan di daerah ini tidak boleh berjalan seperti biasa. Ini bukan sekadar dokumen yang ditolak, tetapi potret bahwa ada sistem yang tidak berjalan optimal.

Bila tidak segera diperbaiki, maka bukan hanya program pembangunan yang akan mandek, tetapi juga kepercayaan publik yang akan luntur. “Dalam demokrasi, kritik adalah vitamin. Tapi seperti vitamin, jika dosisnya berlebihan dan tidak tepat sasaran, justru bisa jadi racun bagi pembangunan,” katanya