Jaminan Kesehatan 21 Ribu Warga Miskin Jombang Menggantung, Pemkab Didesak Tak Hanya Jadi Penonton

“Kalau memang solusinya hanya menaikkan pajak dan retribusi, itu bukan sebuah ide, namun bentuk penindasan normatif terhadap masyarakat. Harus ada cara lain yang lebih kreatif,” katanya melanjutkan. 

Peristiwa penonaktifan ribuan peserta PBI JK seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ini bukan soal data yang hilang, tapi tentang akses hidup layak yang dicabut.

Langkah konkret perlu segera disusun: mulai dari alokasi anggaran khusus untuk menjamin layanan kesehatan, percepatan validasi ulang data sosial, hingga strategi mengintervensi pemerintah pusat agar mengevaluasi mekanisme DTSEN.

Jaminan kesehatan bukan sekadar angka dalam laporan APBD, melainkan representasi tanggung jawab negara terhadap warganya yang paling rentan. Jika Pemkab Jombang gagal menjamin hak ini, maka yang hilang bukan hanya layanan kesehatan tapi juga kepercayaan publik.