Kondisi Kepsek usai Palak Rp 15 Ribu Per Siswa Uang Lelah Tanda Tangan Ijazah, Murid Tak Punya Buku

Adapun sejumlah pungli yang diduga dilakukan SM di antaranya, biaya sampul rapor dan pembelian alat-alat kelas.

SM disebut meminta uang untuk membeli perlengkapan tersebut, padahal barang itu seharusnya sudah masuk dalam dana BOS.

"Beliau ini minta uang sampul rapor, padahal itu sudah termasuk dalam dana BOS."

"Keperluan kelas juga kami beli sendiri, tapi dia mengakuinya dan bilang dibeli dari dana BOS," bebernya.

Oknum kepala sekolah itu diduga juga kerap meminta jatah lebih kurang 20 persen dari uang ekstrakurikuler yang dikelola oleh guru kelas.

Bahkan, SM diduga juga memungut uang Rp15 ribu untuk setiap tanda tangan di ijazah siswa. Uang itu, sebagai tanda lelah.

"Kalau mau minta tanda tangan ijazah ke beliau, itu ada uangnya. Katanya untuk uang capek. Per anak dimintai Rp15 ribu," ungkapnya.

Lebih lagi terkait kelengkapan buku pelajaran.

Shinta menuturkan, sejak tahun ajaran baru, buku pelajaran tidak pernah lengkap dan sempat membuat siswa hanya belajar dari catatan guru.

"Anak-anak sempat enggak punya buku, jadi cuma belajar dari catatan guru," imbuhnya.

Sebelumnya, kata Shinta, ia dan wali murid yang lain telah melaporkan kasus tersebut ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Kota Bekasi.

Sidang terbuka pun pernah dilakukan, diikuti oleh semua guru, wali murid, kepala sekolah, pengawas dinas, dan Ketua Komisi IV DPRD Bekasi, Adelia.

Namun, para wali murid menilai proses penyelesainnya berlarut-larut.

Padahal menurutnya, keputusan pencopotan kepala sekolah sudah keluar sejak Jumat (18/7/2025).

Atas alasan itulah, ia dan wali murid yang lain melapor ke Wali Kota Bekasi, Tri Andhianto.

"Guru-guru sudah melapor sejak Desember, wali murid sejak Januari. Tapi prosesnya lambat."

"Padahal SK pemberhentian sudah keluar hari Jumat kemarin, intinya mau ditindak segera," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com