DPRD Surabaya Ingatkan Warga untuk Tidak Ikut-Ikutan Kibarkan One Piece : Ganggu Kondusivitas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fenomena bendera One Piece kini tengah hangat jadi perbincagan. 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiyatmoko meminta warga Surabaya tidak ikut-ikutan fenomena pengibaran bendera bajak laut atau One Piece yang marak di beberapa wilayah Indonesia.

Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak YeBe juga meminta Pemerintah Kota bersikap tegas jika fenomena serupa ditemukan di kota pahlawan.

“Jika ditemukan di Surabaya, Pemkot harus tegas terkait pengibaran bendera One Piece. Jangan sampai Surabaya ikut-ikutan dan mengganggu kondusivitas kota ini,” tegas Yona saat dihubungi, Minggu (3/8/2025).

Pengibaran bendera yang bukan simbol resmi negara di masa perayaan kemerdekaan sangat tidak tepat. Apalagi jika bendera tersebut disandingkan dengan bendera merah putih yang merupakan lambang kedaulatan bangsa.

Baca juga: Meski Tak Temukan Pengibaran Bendera One Piece di Malang, Bakesbangpol Tetap Lakukan Pengawasan

Bagaimanapun, bendera merah putih adalah simbol negara dan tidak elok jika disandingkan dengan simbol-simbol apapun, terlebih yang mengindikasikan sebuah simbol tentang perlawanan.

Cak Yebe juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya untuk proaktif memantau potensi pelanggaran simbol kenegaraan.

Menurutnya, Bakesbangpol punya tanggung jawab strategis dalam menjaga nasionalisme serta ketertiban menjelang hari besar kenegaraan.

Baca juga: Marak Bendera One Piece Jelang HUT RI, Pedagang Bendera Merah Putih di Kediri Sepi Pembeli

“Bakesbangpol harus turun tangan jika ada indikasi penyalahgunaan simbol atau bendera yang bisa memicu multitafsir dan gangguan ideologis. Penguatan edukasi soal nasionalisme penting dilakukan, khususnya di kalangan anak muda,” kata Yona.

Selain penindakan, Cak Yebe juga mengimbau agar kampanye dan edukasi publik diperkuat untuk menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air.

Dia menilai, perayaan Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum pemersatu bangsa, bukan ajang menunjukkan simbol-simbol fiksi yang tidak relevan.