Reaksi Bakesbangpol Kota Blitar Soal Polemik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Bakesbangpol Kota Blitar menanggapi soal fenomena maraknya pemasangan bendera one piece menjelang HUT ke-80 RI.

Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo mengatakan, sampai saat ini, belum ada pemasangan bendera anime one piece di Kota Blitar.

Namun, Toto mengingatkan, pemasangan bendera harus tunduk pada peraturan, yaitu, Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

"Yang jelas untuk pemasangan bendera, kita harus tunduk pada Undang-Undang, bahwa bendera selain bendera merah putih tidak boleh dipasang di atas bendera merah putih," kata Toto, Selasa (5/8/2025). 

Baca juga: 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Blitar yang Dekat dari Stasiun, Ada Taman Pecut hingga Istana Gebang

Toto juga meminta, sebaikanya masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara tertulis, tidak melalui simbol-simbol seperti pemasangan bendera one piece.

"Seyogyanya, penyampaian aspirasi dilakukan secara tertulis kepada pemerintah, sehingga apa yang disampaikan masyarakat bisa dipahami dan bisa dilakukan tindak lanjut," ujarnya. 

Kalaupun harus menyampaikan aspirasi lewat simbol, kata Toto, jangan sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Penyampaian aspirasi memang bisa melalui simbol atau secara langsung. Penyampaian aspiram memakai simbol yang penting tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi, lebih baik disampaikan secara tertulis," katanya. 

Baca juga: Menengok Rumah Soekarni Pahlawan Peristiwa Rengasdengklok di Blitar, Kini Jadi Destinasi Sejarah

Seperti diketahui, menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, terjadi fenomena pemasangan bendera bajak laut dari serial anime one piece di masyarakat.

Simbol tengkorak dengan topi jerami itu seolah-olah menjadi bentuk ekspresi sosial dan kritik diam-diam terhadap kondisi politik dan ketidakpuasan publik.