Alasan Bupati Pati Tarik Pajak 250 Persen, Tak Masalah Jika Sampai Diprotes 50 Ribu Rakyat Sekaligus

TRIBUNJATIM.COM - Sudewo kini menjadi perbincangan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hal itul lantaran ia akan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.

Kebijakan tersebut pun memicu polemik di masyarakat.

Namun, Sudewo yakin bahwa segala kebijakan yang ia buat, termasuk dalam hal penyesuaian tarif PBB-P2, adalah yang terbaik demi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pati.

Bupati Pati Sudewo bakal menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Menurut dia, penyesuaian tarif ini perlu dilakukan setelah 14 tahun terakhir belum pernah ada kenaikan.

Hal itu dia ungkapkan seusai memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

Sudewo Tak Gentar

Orang nomor satu di Pati itu juga mengaku tidak akan gentar sekalipun didemo puluhan ribu orang.

Sudewo tidak akan mengubah kebijakan sekalipun ada 50 ribu orang yang berunjuk rasa.

Alasan Sudewo

Sudewo menjelaskan, penyesuaian tarif PBB-P2 ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Telah disepakati bersama bahwa (akan ada kenaikan) sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Dia juga menyoroti penerimaan PBB Kabupaten Pati yang hanya Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, serta Kabupaten Rembang dan Kudus yang masing-masing Rp50 miliar.

Padahal, kata Sudewo, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

Baca juga: Tak Percaya Polisi, Perguruan Silat Bikin Sayembara Rp 30 Juta untuk Info Penganiaya Anggotanya

Dia berharap, lewat penyesuaian tarif PBB-P2 ini Kabupaten Pati bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

"Beban kami dalam pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

Dia meminta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan ini, yang dia tegaskan semata-mata untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

 "Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," kata dia.

Baca juga: Siasat Culas Kades di Sambas Tilap Dana Desa Rp 655 Juta, Potongan Pajak Diembat

Buntut pajak 250 persen

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang hendak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada 2025 ini memicu kontroversi.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengatakan bahwa selama 14 tahun terakhir, tarif PBB-P2 belum pernah mengalami penyesuaian.

Adapun peningkatan tarif pajak ini bakal dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Bendera One Piece terlihat berkibar di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah.

Bendera hitam dengan gambar tengkorak memakai topi jerami tersebut merupakan bendera milik kelompok bajak laut Mugiwara Luffy dari serial anime One Piece.

Di Indonesia, bendera One Piece sedang ramai dibicarakan karena dikibarkan oleh sejumlah pihak jelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Ada yang mengartikan, pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk protes carut-marutnya pemerintahan saat ini.

Bahkan, Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menuturkan, pemasangan bendera One Piece merupakan hal yang mencederai kehormatan Bendera Merah Putih dan bisa dipidanakan.

Namun, bendera berlatar hitam tersebut justru terlihat berkibar di depan Kantor Bupati Pati, Minggu (3/8/2025).

Mengutip TribunJateng.com, bendera tersebut terpasang di bawah Bendera Merah Putih pada tiang yang sama, yang terpancang di sebuah mobil ambulans.

Mobil ambulans tersebut terparkir di sebelah barat Kantor Bupati Pati sejak Jumat (1/8/2025).

Lokasi tersebut merupakan posko penggalangan donasi untuk aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 nanti.

Aksi tersebut digelar untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati atas kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Demo pada 13 Agustus 2025 nanti diinisiasi oleh kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Pati Bersatu.

Sosok Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968.

Suami Atik Kusdarwati itu meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).

Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994.

Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.

Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.

Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun.

Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat.

Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013.

Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra.

Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati. 

Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih.