Merespons Wacana Kepala Daerah Dipilih Parlemen, Legislator Jatim: Perlu Kajian Mendalam

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wacana sistem pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, terus bergulir belakangan ini.

Sebagai sebuah perbaikan sistem pemilu, wacana tersebut didorong agar dilakukan kajian mendalam atau komprehensif.

Legislator muda DPRD Jatim, Dedi Irwansa, turut mengomentari wacana tersebut.

Dedi yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim meyakini berbagai wacana tentang penyempurnaan sistem pemilu pasti akan terus dikaji oleh pemerintah pusat. 

"Pasti Pak Mendagri sedang mengkaji," kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (7/8/2025). 

Wacana evaluasi sistem pilkada ini beberapa kali mencuat.

Pada akhir tahun 2024 lalu misalnya, Presiden RI Prabowo Subianto pernah menyinggung tentang hal ini.

Kemudian belum lama ini, sejumlah elite partai politik di tingkat pusat juga menyampaikan wacana tersebut. 

Hingga saat ini, memang belum ada sikap resmi dari DPRD Jatim tentang wacana usulan agar kepala daerah dipilih oleh parlemen.

Namun secara pribadi, Dedi mengakui bahwa beban anggaran untuk pelaksanaan pilkada langsung memang sangat besar. Mencapai triliunan rupiah. 

Baca juga: Bawaslu Jatim Sambut Positif Putusan Mahkamah Konstitusi yang Perkuat Peran dalam Pilkada

Di tengah kekuatan fiskal negara yang tidak baik-baik saja, Dedi memaklumi jika ada usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Terlebih demokrasi keterwakilan alias tidak one man one vote untuk tingkat daerah sebetulnya juga memungkinkan. 

"Nah, kita sangat berharap bahwa memilih pemimpin itu konteksnya, tujuannya itu kan demi mensejahterakan masyarakat," jelas politisi muda ini. 

Dedi mengajak agar dalam menanggapi wacana ini perlu meninjau secara mendalam atau komprehensif.