Bupati Pati Sudewo Dinilai Tidak Peka Kondisi Warga, Pengamat Sebut Respon Rakyat Masuk Akal

TRIBUNJATIM.COM - Bupati Pati, Sudewo mendapatkan sorotan usai didemo oleh warganya.

Hal tersebut juga disorot oleh Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman.

Herman menyebut jika demonstrasi yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025 itu merupakan bentuk masyarakat yang tidak puas.

Menurutnya, respon masyarakat sudah masuk akal.

Baca juga: Lemparan Botol dan Sandal Sambut Kedatangan Sudewo, Bupati Pati Diteriaki Mundur dari Jabatan

Sementara pemimpinnya dinilai tidak peka dengan kondisi warganya.

KPPOD adalah sebuah lembaga independen yang fokus pada kajian dan advokasi terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal, dan desentralisasi/otonomi daerah. 

KPPOD didirikan untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah secara kritis dan konstruktif, serta memberikan rekomendasi kebijakan publik berbasis riset. 

Menurut Herman, aksi demonstrasi itu merupakan satu bentuk tuntutan terhadap kepala daerah, dalam hal ini Bupati Pati Sudewo, yang notabene dipilih oleh rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini Sudewo menjadi sorotan karena dirinya sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait dengan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo pada Rabu hari ini dengan menuntut supaya Sudewo mundur dari jabatannya.

"Bagi kami resistensi dan juga tuntutan mundurnya bupati ini itu masuk akal karena kebijakan yang diambil oleh seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya itu justru menimbulkan beban yang luar biasa terhadap warganya sendiri gitu ya," ucap Herman dalam acara Breaking News di Kompas TV, Rabu.

Ia menyebut, demonstrasi ini juga menjadi sinyal bagi kepala daerah lain supaya dalam menyusun kebijakan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi warga.