Hasil Sidak Komisi C DPRD Lamongan Soal Sarana Prasarana JLU, ini Rekomendasi pada BBJN

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Keluhan masyarakat soal sarana prasarana Jalan Lingkar Utara (JLU) di Lamongan yang diirasakan masyarakat tidak ideal dan memicu keresahan pengguna jalan direspon Komisi C DPRD Lamongan.

Kerawanan JLU tersebut ada di dua titik perempatan yakni Sidokumpul - Dlanggu dan Sukorejo - Balun, lantaran hanya dipasang lampu peringatan atau warning light.

Warning light itu juga hanya ada di dua jalur dari timur dan barat. Sementara dari arah utara dan selatan tidak ada lampu peringatan.

"Ada lima titik yang harus dipasang traffic light. Dua perempatan di Sidokumpul-Dlanggu dan Sukorejo-Balun harusnya traffic light seperti di perempatan Deket-Keputran. Namun kenyataan baru tiga, ini yang menjadi persoalan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud  Shodiq saat dikonfirmasi soal kurangnya sarana-prasarana yang menimbulkan keresahan pengguna jalan, Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Gegara Pakai Kaos Perguruan Silat, Tiga Pemuda di Lamongan Dikeroyok 2 Pelaku sampai Bonyok

Apa yang menjadi perhatian  Komisi C DPRD Lamongan juga diberengi dengan peninjauan di lapangan dengan memperhatikan tingkat kesulitan para pengguna jalan di dua perempatan tersebut.

Ia bersama anggota Komisi C sudh melaksanakan sidak di Jalan Lingkar Utara (JLU), Kamis (21/08/2025) lalu.

"Kita menemukan masih belum siapnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di dua persimpangan di JLU itu," katanya

Ditandaskan, pihaknya melihat masih kurangnya rambu lalu lintas di beberapa titik terutama di persimpangan JLU. Meskipun sudah terealisasi di tiga titik, Ia menilai penambahan rambu lalu lintas di dua titik perempatan lainnya harus segera terpasang.

Mahfud menambahkan JLU yang membentang sepanjang 7,15 kilometer tersebut masih perlu adanya penambahan lampu penerangan, mengingat banyak pengendara roda dua yang kerap melintas di Jalan yang baru dibuka sepuluh hari  tersebut.

Apa yang menjadi temuannya, akan diteruskan sekaligus rekomendasi l ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) dan Pemerintah Pusat terkait persoalan tersebut. 

Baca juga: Tersangka Arisan Bodong di Lamongan yang Rugikan Warga Belasan Miliar Rupiah Dijebloskan ke Rutan

Melihat masih belum terpasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di dua titik persimpangan yang dinilai rawan, pihaknya berharap Dinas Perhubungan Lamongan untuk menurunkan personil tambahan di tempat tersebut dalam upaya mengatur lalu lintas yang kerap menjadi keluas masuknya pengguna jalan.

“Kami minta Dinas Perhubungan memberikan juru-juru rambu penugasan dan bekerjasama dengan desa terkait untuk minta personil dibantukan ini. Lihat saja warga pengguna jalan dari arah utara Kecamatan Deket dan Turi cukup padat," ungkapnya.

Namun ia tidak menutup perasaan, ia mengaku senang dengan adanya Jalan Lingkar Utara yang dipastikan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di jalan nasional sepanjang Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Jaksa Agung  Suprapto. 

"Bersyukurlah sudah ada JLU," pungkas politisi PKB.