23 Pejabat Eselon II B Pemkab Jombang Segera Jalani Job Fit Jelang Mutasi Besar-besaran

Poin penting:

• Mutasi besar-besaran akan dilakukan di Pemkab Jombang
• BKPSDM Jombang telah mengajukan izin pelaksanaan job fit ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Hasil job fit menjadi dasar penilaian, namun keputusan mutasi sepenuhnya berada di kewenangan pejabat pembina kepegawaian

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Gelombang mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kian dekat. Sebanyak 23 pejabat eselon II B yang menjabat setingkat kepala dinas masuk daftar evaluasi jabatan atau job fit.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Bambang Suntowo, menyampaikan bahwa proses tersebut akan melibatkan seluruh pejabat eselon II B yang masa kerjanya sudah mencapai minimal dua tahun. 

“Semua yang sudah genap dua tahun atau lebih wajib ikut job fit,” ucap Bambang saat dikonfirmasi pada Rabu (27/8/2025).

Jumlah peserta yang mencapai 23 orang disebutnya cukup besar, sebab mayoritas pejabat telah melewati dua tahun masa jabatan. Bahkan, Bambang sendiri termasuk dalam daftar tersebut. “Saya juga ikut,” katanya.

Namun, tidak semua pejabat eselon II B akan masuk tahapan itu. Ada tiga orang yang dikecualikan karena belum genap dua tahun menjabat. 

Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan dr. Hexawan Tjahja Widada, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang Syaiful Anwar, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Isawan Nanang Risdiyanto.

Menurut Bambang, hasil job fit menjadi pertimbangan penting untuk mutasi jabatan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Job fit ini hanya dasar penilaian. Untuk mutasi, kewenangan penuh ada pada PPK,” tegasnya.

Baca juga: Mutasi Jabatan Pemkab Jombang Disorot, Pengamat Hukum: Jangan Ada Kepentingan Politik

Lebih lanjut, Bambang menyebutkan bahwa dokumen pengajuan izin pelaksanaan job fit sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem daring. 

Saat ini, Pemkab Jombang tinggal menunggu turunnya persetujuan teknis (pertek) dari BKN sebelum pelaksanaan dimulai.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai menyiapkan proses mutasi dan promosi jabatan bagi pejabat struktural. 

Langkah ini diambil setelah Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid genap enam bulan memimpin sejak pelantikan pada 20 Februari 2025 lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Bambang Suntowo, mengungkapkan pihaknya kini tengah menyusun berkas administrasi sebagai syarat pengajuan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: Mutasi Jabatan Pemkab Jombang Disorot, Pengamat Hukum: Jangan Ada Kepentingan Politik

“Prosesnya masih tahap melengkapi berkas. Sesuai aturan, sebelum mutasi dilakukan harus ada izin resmi terlebih dahulu,” ucap Bambang saat ditemui pada Jumat (22/8/2025).

Bambang menambahkan, regulasi memungkinkan kepala daerah melakukan pengisian jabatan setelah enam bulan masa jabatan berjalan. 

Namun, teknis pelaksanaan mutasi sepenuhnya menjadi kewenangan bupati. “Kemungkinan nanti akan ada tahapan job fit sebelum rotasi digelar,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Warsubi menegaskan bahwa saat ini Pemkab masih fokus pada tahap persiapan. Ia meminta masyarakat bersabar menanti proses yang sedang berjalan. 

“Kita ikuti prosedur yang berlaku. Insyaallah jika semua persyaratan sudah terpenuhi, mutasi dan promosi bisa segera dijalankan,” kata Warsubi.

Menurutnya, penataan birokrasi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan. “Saya baru enam bulan menjabat. Perlu penataan dulu supaya langkah ke depan lebih terarah,” tambahnya.

Gelombang mutasi ini nantinya diproyeksikan untuk mengisi kekosongan di sejumlah posisi eselon II, III, dan IV yang sudah lama menunggu pejabat definitif. Dengan demikian, roda pemerintahan di Jombang diharapkan bisa berjalan lebih optimal.