Sahroni Jelaskan Ucapan 'Orang Tolol Sedunia' Saat Respons Demo Pembubaran DPR, Eks Wakapolri: Sakit
Ucapan "orang tolol sedunia" dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat merespons demo pembubaran DPR RI menaui hujatan.
Penulis: Ani Susanti | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM - Ucapan "orang tolol sedunia" dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat merespons demo pembubaran DPR RI menaui hujatan.
Banyak yang sakit hati dan terima atas komentar Sahroni.
Termasuk eks Wakapolri Komjen Pol (Purn), Oegroseno, yang menyebut komentar Sahroni tidak pantas.
Terkait itu, Sahrono memberi penjelasan.
Diketahui, seruan untuk membubarkan DPR ramai di media sosial menjelang aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menanggapi hal itu, Sahroni sempat menyebutkan bahwa masyarakat boleh mengkritik, mencaci, bahkan mengecam DPR, tetapi jangan berlebihan.
Dalam pernyataannya, dia juga menyinggung bahwa orang yang hanya berteriak membubarkan DPR adalah “orang tolol se-dunia”.
"Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita. Tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi,” kata Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
Politisi Nasdem itu menegaskan, DPR akan tetap ada sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang pemerintah.
Baca juga: Sosok Anggota DPR Viral Minta Rapat Selesai karena Ada Demo, Takut Tak Bisa Keluar Gedung
Kini setelah dihujat, ia mengaku tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.
Ia mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.
“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni, Selasa (26/8/2025), seperti dilansir dari Kompas.com.
“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia.
Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat.
Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.
Baca juga: Rincian Tunjangan Rumah DPR RI Rp50 Juta Per Bulan sampai Oktober 2025, Dasco: Biaya Kontrak 5 Tahun
“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.
“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.
Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia yang kerap dijadikan rujukan dalam wacana pembubaran DPR.
Misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berusaha membubarkan DPR tetapi gagal, sementara Presiden Soekarno berhasil mengeluarkan dekrit pembubaran DPR karena konflik dengan parlemen kala itu.
“Akhirnya diikutsertakan masalah ada Gus Dur dulu mau bubarin DPR. Toh enggak kejadian, malah almarhum Gus Dur yang diturunin. Zaman dulu Bung Karno misalnya membuat dekrit pembubaran DPR, itu terjadi karena presiden dan DPR tidak sama. Maka itulah setelah dibubarin, dibentuk kembali,” kata Sahroni.
Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi.
Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali.
“Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata,” ujar Sahroni.
Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat.
“Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang, kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, bubarin DPR,” kata Sahroni.
Baca juga: Siapa yang Tentukan Gaji DPR? Bayaran Bisa Tembus hingga Rp230 Juta Sebulan
Sementara itu, eks Wakapolri Komjen Pol (Purn), Oegroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram.
Ahmad Sahroni menyebut istilah 'orang tolol sedunia' saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat.
Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati.
Oegroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya.
"Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia," kata Oegroseno., melansir dari TribunJakarta.
Sebagai seorang wakil rakyat, kata Oegroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu.
Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia.
"Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat, memberikan pernyataan seperti itu," tutupnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Wakil Ketua Komisi III DPR
Ahmad Sahroni
demo pembubaran DPR RI
Oegroseno
TribunJatim.com
Tribun Jatim
Banyak Dikeluhkan Warga, Drainase di Ruas Jalan Bulukandang Pasuruan Diperbaiki |
![]() |
---|
Emil Dardak Buka Suara Soal Kekisruhan Iuran Dana Komite SMAN 1 Kampak Trenggalek, Panggil Kepsek |
![]() |
---|
Anak-anak Rentan Cacingan, Dokter Jelaskan Pentingnya Minum Obat Cacing |
![]() |
---|
Ulah Bocah Gondol Mobil Polisi Berisi Senjata Api Lalu Kabur ke Hutan, Sempat Buron |
![]() |
---|
Muhammadiyah Jatim Dukung Kementerian Haji dan Umrah: Langkah Positif dan Maju |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.