Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sistem PPDB zonasi 2019 sempat bergejolak akibat minimnya waktu sosialisasi.
Melihat hal ini ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Prof Akhmad Muzakki menilai Mendikbud tidak boleh terlena seperti penerapan PPDB zonasi 2019.
Di mana di tahun itu ada perubahan kebijakan dalam presentase H-1 sebelum penutupan karena gejolak protes dari berbagai daerah.
• Mendikbud Nadiem Makarim Hapus UN, Khofifah Bakal Kumpulkan MKKS dan Pengelola Lembaga Pendidikan
"Dalam Permendikbud mengatakan bahwa sistem PPDB harus sudah selesai sejak Desember. Sehingga dalam kurun waktu 4 bulan ini harusnya (kebijakan) sudah diputuskan dengan matang," ujarnya.
Ia menambahkan, jika Mendikbud harus konsisten dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan.
Apalagi Mendikbud sudah memaparkan presentase zonasi.
• Mendikbud Nadiem Makarim Beberkan Alasan Hapus UN: Materi UN Terlalu Padat, Bikin Stres Guru & Siswa
Di Jatim, dikatakan Prof Muzakki terdapat mindset yang perlu dibenahi.
Bahwa seharusnya penguatan mutu pendidikan didasarkan pada zonasi.
Bukan zonasi untuk peningkatan mutu pendidikan.
• Tahun 2020 Jadi Tahun Terakhir Pelaksanaan UN, Ini Kata Mendikbud Nadiem Makarim Soal Pengganti UN
"Bukan zonasi untuk peningkatan mutu. Itu keliru, harusnya peningkatan mutu berbasis zonasi. Maka apapun yang penting mutu di atas zonasi. Kami mendorong perbaikan mutu pendidikan berbasis zonasi. Karena zonasi hanya instrumen," jelas dia.
Sementara untuk kebijakan baru USBN, Prof Muzakki menilai jika Mendikbud tidak boleh hanya melihat disparitas yang tinggi.
"Jika semua evaluasi seperti USBN dikembalikan ke sekolah, secara prinsip menarik. Tetapi ada disparitas yang akan memicu kepentingan di dalamnya," lanjutnya.
• Ujian Nasional Dihapus Mendikbud Nadiem Makarim, Terakhir di Tahun 2020, Apa Penggantinya?
Ia mencontohkan, jika sekolah benar-benar jujur maka akan banyak yang tutup.
Karena ia pun menemui adanya pengaturan nilai dan kecurangan lain dalam satuan pendidikan.
"Tapi yang penting bagaimana memaksimalkan peran MGMP, dan peran MKKS untuk mengontrol penyelengaraan pendidikan, salah satunya terkait ujian sekolah," urainya.
• Soroti Ujian Madrasah Bermuatan Khilafah, Cucu Bung Karno Pertanyakan Kinerja Kanwil Kemenag Jatim