Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memberi tanggapan terkait lockdown atau karantina secara mandiri daerah di tengah wabah virus Corona.
Mahfud MD di antaranya mengungkap soal bahaya hingga menyebut lockdown adalah seruan dari kalangan atas.
Mengapa demikian?
Dilansir dari TribunWow (grup TribunJatim.com), hal itu diungkapkan Mahfud MD melalui sambungan telepon di acara Kabar Petang tv One pada Sabtu (28/3/2020).
Simak berita selengkapnya:
• Lockdown Mandiri di Daerah Disebut Mahfud MD Berbahaya, Alasan Sebenarnya Akhirnya Terungkap
Bahaya
Mulanya, Mahfud MD menyinggung soal beberapa daerah yang sudah mulai melakukan karantina wilayah sendiri-sendiri.
"Kita akan mengatur prosedur agar daerah-daerah tidak sendiri karantina wilayah."
"Karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri," ujar Mahfud.
Ia menilai, hal itu bisa berbahaya jika dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
"Ada yang dari kota tidak boleh dimasuki sama oleh mobil dari luar dan sebagainya, itu kan lebih berbahaya lagi kan kalau kita tidak mengaturnya," sambungnya, dikutip TribunJatim.com, Rabu (1/4/2020).
• Pasar Wuhan Disebut Jual Daging Kelelawar Lagi setelah Lockdown virus Corona 2 Bulan, Tak Kapok?
Mahfud membenarkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerah masing-masing, namun diperlukan aturan dari Pemerintah Pusat agar tidak berantakan sendiri-sendiri.
"La ya setuju semuanya mengatur daerahnya. Tapi bagaimana kalau tidak diatur dengan sebuah peraturan pemerintah yang lebih umum?"
"Misalnya dari satu daerah, dari Karawang mau ke daerah yang sebelahnya gitu, kalau masing-masing lockdown kan harus ada peraturan. Ini yang peraturannya belum ada," jelas dia.
• 4 Fakta Karantina Wilayah yang Beda dengan Lockdown, Beberapa Daerah di Indonesia Sudah Terapkan
Lalu, presenter bertanya bagaimana dengan DKI Jakarta yang kini menjadi daerah terdampak virus Corona.
Apalagi, banyak orang dari Jakarta justru nekat mudik ke kampung halamannya masing-masing hingga membuat daerah lain terkena virus Corona.
"Prof Mahfud kalau kita bicara mengenai skema karantina wilayah akan terjadi seperti apa?"
"Kan kita tahu DKI Jakarta yang paling banyak terinfeksi virus Corona sebagian dari mereka sudah pulang ke kampung halamannya, dan akhirnya penyebaran virus Corona terjadi," papar sang presenter.
• Pastikan Tidak Lockdown di Madura, Pintu Masuk Jembatan Suramadu Bakal Pasang Disinfektan
Mahfud menjelaskan bahwa gubernur memang memiliki kewenangan melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Namun ia menilai, kewenangan karantina wilayah itu tetap harus dari persetujuan Pemerintah Pusat.
Hal itu, jelasnya, sudah diatur dalam undang-undang.
"Nah kan sekarang daerah sudah mengambil tindakan sendiri-sendiri, sudah boleh berdasar kewenangannya Gubernur kan sekarang Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona."
"Cuma untuk melakukan karantina wilayah itu memang menurut undang-undang harus melalui izin Pemerintah Pusat, itu ketentuannya."
"Diatur dalam Pasal 60 undang-undang nomor 6 Tahun 2018 jadi kita harus mengaturnya," jelas Mahfud.
Ditambahkannya, Mahfud MD menyatakan banyak masyarakat kalangan bawah yang merasa keberatan.
Karena itu, Mahfud MD menyebut pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Karantina Wilayah akibat wabah virus Corona.
"Ini rancangan peraturan pemerintahnya itu sekarang sedang disiapkan," ujar Mahfud MD.
"Nah itu yang mungkin diperlukan dalam waktu dekat ini untuk dikeluarkan."
• Tegal Bakal Dilockdown 4 Bulan, Wali Kota: Lebih Baik Saya Dibenci Warga daripada Maut Menjemput
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, wacana soal lockdown itu justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Terutama, untuk masyarakat kalangan bawah.
"Karena nyatanya sekarang karena kepanikan yang luar biasa, di tengah masyarakat terjadi kontroversi apakah lockdown perlu atau tidak," kata Mahfud.
"Kelas menengah ke atas menyerukan lockdown, tapi orang-orang di tingkat bawah pada menangis tadi."
• VIRAL TERPOPULER: HOAKS Madura Bakal Lockdown hingga Video WN China Antre di Bandara Pakai Baju APD
Menurut dia, banyak masyarakat kalangan bawah yang bahkan perekonomiannya semakin sulit meskipun pemerintah belum menerapkan lockdown.
"Saya mendengar ada sopir, ojek dan sebagainya 'Gimana pak saya ini dalam keadaan belum lockdown saja tidak ada orang naik, dapat jatah makan satu bungkus dari kantor'," kata Mahfud.
"'Satu bungkus terpaksa saya bawa pulang karena anak dan istri saya harus makan'."
Melihat kondisi tersebut, Mahfud menyebut pemerintah hingga kini belum melakukan lockdown.
Ia juga menyebut sejumlah halangan lain yang menyulitkan pemerintah mencukupi kebutuhan warga jika lockdown benar-benar diberlakukan.
• Tegal Bakal Dilockdown 4 Bulan, Wali Kota: Lebih Baik Saya Dibenci Warga daripada Maut Menjemput
"Kalau kita melakukan lockdown terus bagaimana? Padahal banyak orang yang seperti itu," ujar Mahfud.
"Taruhlah negara harus menanggung, dan di Jakarta ini banyak orang enggak punya kartu penduduk, mau diantar kemana kalau misalnya negara harus mengantarkan pada mereka makanan?"
Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah kini tengah berupaya menyusun peraturan agar setiap daerah tak secara pribadi mengambil kebijakan penanganan virus Corona.
"Sehingga kita akan segera mengatur prosedur agar daerah-daerah itu tidak membuat sendiri karantina wilayah," kata Mahfud.
"Karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri, ada yang memagari kota tidak boleh dimasuki mobil dari luar dan sebagainya, itu kan lebih berbahaya."
Artikel ini telah tayang di TribunWow dengan judul Mahfud MD Sebut Karantina Mandiri oleh Daerah-daerah Justru Berbahaya, Ini Alasannya dan Mahfud MD Sebut Seruan Lockdown dari Kelas Atas: Tingkat Bawah pada Menangis.