Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pimpinan DPRD Jember bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membicarakan persoalan di pemerintahan Kabupaten Jember, Senin (22/6/2020).
Pertemuan itu terjadi dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Komplek Parlemen, Senayan.
Selain pimpinan DPRD Jember, tokoh masyarakat, dan perwakilan beberapa organisasi keagamaan dan kepemudaan juga hadir dalam pertemuan tersebut. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengakui pertemuan tersebut.
"Pimpinan DPRD Jember diundang oleh Kemendagri dalam pertemuan yang difasilitasi oleh DPD RI tersebut. Pertemuan berlangsung kemarin siang," ujar Halim kepada Surya, Selasa (23/6/2020).
Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke DPRD Jember pada 4 Juni lalu.
Halim menuturkan, pimpinan dewan memberikan informasi kepada Mendagri terkait kondisi pemerintahan di Kabupaten Jember, termasuk ketidakharmonisan antara bupati dan DPRD Jember. Pimpinan dewan juga menyerahkan hasil penyelidikan Panitia Angket.
"Kami menyerahkan hasil kerja Panitia Hak Angket. Selain itu, beberapa tokoh juga menyerahkan tuntutan mereka," imbuh Halim.
Sebelum bertemu dengan pimpinan DPRD Jember, lanjut Halim, Mendagri Tito rupanya sudah mendapatkan laporan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang kondisi pemerintahan Kabupaten Jember.
Dari Mendagri Tito juga, pimpinan DPRD Jember mengetahui kalau gubernur Jatim menurunkan tim ke Jember untuk melakukan pemeriksaan persoalan pemerintahan di Kabupaten Jember.
"Mendagri menunggu laporan dari gubernur," pungkas Halim.
Sementara itu, mengutip dari siaran pers yang dibagikan pihak DPD RI, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian masih memberi tenggat waktu kepada Bupati Jember Faida, menyusul agenda pemeriksaan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 24-26 Juni mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebelum Kemendagri mengambil sikap atas konflik bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut selama ini.
Demikian disampaikan Mendagri dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasiltasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020.
Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.
LaNyalla mengatakan forum konsultasi ini digagas dalam rangka mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara bupati dan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah.
“Apalagi saat ini dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan" ujar LaNyalla.
• Nasib Bupati Jember, Tito : Tunggu Keputusan Gubernur Jatim
• Dory Harsa Cemburu Nella Kharisma Goyang di Panggung? Mantan Penabuh Kendang Didi Kempot: Ora Lilo!
• Kisah Ojol Diajak ke KUA oleh Penumpang, Dipaksa Nikah, Polisi Terlibat, Sosok Asli Wanita Terkuak