Baca tanpa iklan
Dia menambahkan, DPD RI akan mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut, mengingat pembangunan di Kabupaten Jember harus tetap berjalan dan kondusif. “Karena itu DPD RI, melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus menerus berlarut,” pungkas senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.
Sedangkan Mendagri Tito mengatakan persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah komunikasi antara kepala daerah dan DPRD Jember, sehingga mekanisme 'check and balance' tidak berjalan.
“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” ujar Tito seperti dalam siaran pers tersebut. (Sri Wahyunik/Tribunjatim.com)