Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Rifki Edgar
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang saat ini sedang menyasar beberapa potensi baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
Potensi yang disasar tersebut satu di antaranya ialah transaksi online seperti yang terjadi di sektor kuliner, perhotelan, dan periklanan.
Hal tersebut diharapkan Bapenda menjadi sebuah alternatif dalam meningkatkan PAD di saat pandemi virus Corona ( Covid-19 ).
Dikarenakan, di saat pandemi ini umumnya masyarakat banyak yang memanfaatkan kemudahan transaksi via aplikasi online yang pilihannya juga semakin banyak.
• Kota Malang Raih Kembali Predikat WTP 9 Kali Berturut-turut, Ini Kata Sutiaji
"Pengelola usaha kuliner seperti resto, kafe serta manajemen hotel dan pengusaha reklame harus menyadari bahwa mereka tetap menghimpun pajak dari customer,” ucap Kepala Bapenda Kota Malang, Ade Herawanto, Rabu (1/7/2020).
Kesadaran inilah yang coba ditekankan kembali oleh Bapenda, mengingat masa keringanan atas berbagai insentif pajak di masa pandemi Covid-19 segera berakhir.
"Hal ini sesuai instruksi bapak wali kota dan arahan Komisi B DPRD tentang transaksi online. Sinkronisasi data diperlukan karena pajak yang mereka himpun adalah dari customer,” lanjut Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Oleh karenanya, Bapenda Kota Malang berupaya mengoptimalkan sinkronisasi data dengan pihak penyedia jasa aplikasi online seperti Go Food.
• Polda Jatim Launching Aplikasi TACS, Dua Rumah Sakit di Kota Malang Siap dan Telah Jalin MoU
Jika perlu, Bapenda akan mengajak kerja sama atau sinkronisasi dilegalkan melalui perjanjian kerja sama dan MoU.
"Karena ini semua juga demi kepentingan masyarakat Bhumi Arema, bukan untuk kepentingan Pemkot Malang saja," ucapnya.
Sayangnya, hingga tiga kali Bapenda melayangkan undangan audiensi belum direspons oleh industri start up digital yang berkantor di kawasan Martadinata tersebut.
"Undangan sudah tiga kali, tapi sampai sekarang tidak ada yang hadir. Dan kami hanya bisa mengimbau supaya mereka bisa bekerja sama dengan petugas pajak secara baik," ucapnya.
• Siasat Pengusaha UMKM Sepatu di Malang Bertahan Selama Pandemi, Jual via Online hingga Tebar Diskon
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus, menilai, upaya yang dilakukan oleh Bapenda cukup efektif untuk mendongkrak PAD saat pandemi.
Menurutnya, di dalam transaksi online tersebut terdapat pajak restoran, hotel yang dibayarkan costumer untuk PAD Kota Malang.
Untuk itu, dia mendorong dalam hal ini harus ada sebuah regulasi biar ada unsur keadilan secara bersama.
"Saya melihat ini kurang adil. Kasihan mereka dan kami juga banyak mendapatkan keluhan. Karena syarat pajak itu biasanya omzetnya sudah mencapai Rp 5 juta per bulan. Berbeda dengan pedagang kaki lima yang omzetnya tidak sampai segitu," ucapnya.
• Kampung Kayutangan Heritage Belum Siap New Normal, Minta Thermo Gun ke Pemkot Malang Sebelum Dibuka
Di sisi lain, Head of Excellence Regional Operation Government Relations Gojek, M Chairil, menyampaikan, pihaknya memang ingin menjalin relasi dengan baik dengan Bapenda Kota Malang.
Oleh karenanya, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Bapenda Kota Malang para Rabu (1/7/2020).
Dalam pertemuan tersebut membahas tentang kegiatan operasional dan ketaatan Gojek terhadap aturan daerah yang berlaku.
Serta, menindaklanjuti surat balasan yang telah diberikan Gojek pada tanggal 26 Juni 2020 lalu.
"Sesuai komitmen, kami akan terus mendukung program prioritas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dan kami senantiasa kooperatif dalam menjalin relasi dan hubungan baik dengan Bapenda Kota Malang," tandasnya.
Editor: Dwi Prastika