Butuh waktu beberapa hari hingga siap dipaketkan, sehingga harganya berbeda dengan harga hari itu.
Menurut Ketua Tim Koordinasi (Timkor) BPNT Tulungagung, Sukaji, sebenarnya tidak ada pemaketan.
Namun cara itu dipilih agar teknis penyaluran BPNT lebih mudah.
• Skema Lockdown Wilayah Kelurahan Mergosono Malang, Semua Jalan Tembusan Ditutup, Bakal Satu Pintu
Mengingat saat ini ada 80.000 lebih KPM di Tulungagung.
“Kalau misalnya semua belanja di ewarong, kan malah lebih repot. Hanya memudahkan pelayanan saja,” terang Sukaji.
Menurutnya, cara itu tidak menyalahi Pedum sepanjang nilai barang sesuai.
• UPDATE CORONA di Indonesia Kamis 9 Juli 2020, Kasus Baru Tambah 2.657, Total Pasien Capai 70.736
Namun diakui Sukaji, selama ini KPM pasrah saja dengan bantuan yang diterima.
Mereka tidak peduli meski nilai bantuannya ada yang dikurangi.
“Dikasih berapa pun mereka akan bilang terima kasih, karena sudah dibantu. Itulah sebabnya tidak ada yang bersuara jika ditemukan nilai bantuan yang kurang,” sambungnya.
• Sorot Wabah Covid-19, Mahasiswi UKWMS Buat Karya Tulis Sabun Minyak Intaran: Anti Bakteri dan Virus
Namun diakui, banyak permasalahan dalam BPNT, seperti supplier (penyuplai) nakal.
Seharusnya beras yang disalurkan adalah jenis premium dan diambil dari Bulog.
Namun ternyata beras yang beredar jauh lebih besar dibanding jumlah yang diambil dari Bulog.
• Promo Telkomsel Terbaru, Dapatkan Paket Society Heros, Isi Pulsa Rp 40 Ribu Dapat Kuota 10 GB
“Indikasinya ada yang ambil dari luar Bulog kemudian dioplos,” ungkapnya.
Sukaji meminta semua pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT mematuhi Pedum.
Dengan demikian tidak ada polemik dan pelanggaran hukum.
Penulis: David Yohanes
Editor: Arie Noer Rachmawati