Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) mengaku kesulitan untuk membuka program studi umum dan terapan.
Untuk mendapat jalan keluar, mereka curhat menemui pimpinan DPD RI.
“Kami berharap kepada DPD RI," kata Prof Fauzul Imam, juru bicara dari para Rektor UIN, Minggu (23/8/2020) malam melalui rilis yang diterima awak TribunJatim.com.
Ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/8/2020), mereka berpendapat selama ini DPD RI dinilai telah berjasa membantu peningkatan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN.
• Beber Pemandangan Alam Pointilisme di Mal Gresik, Rijaman: Seniman Harus Hidup di Tengah Covid-19
• Gandeng Mahasiswa, ACT Jatim Lakukan Aksi Penggalangan Dana untuk Korban Erupsi Gunung Sinabung
"Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” katanya.
Menurutnya, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk.
Padahal, ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman.
“Hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.
• Alasan Nikita Mirzani Benci Syahrini, Kisah Pahit Ibu & Mimpi yang Dihancurkan Terkuak: Semua Buyar
• Bantu Ekonomi Masyarakat, Pemkot Kembangkan Urban Farming dan Diversifikasi Pangan di Surabaya
Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman menambahkan bahwa seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Selama, statusnya sama-sama universitas.
Perbandingannya, sama halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA. "Padahal, PTN sebenanya tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada," katanya.
Apalagi, UIN tersebar merata di hampir semua provinsi. Biaya pendidikan di UIN relatif lebih terjangkau tanpa mengurangi mutu.
"Kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti akan melanjutkan keluhan tersebut kepada Komite III yang membidangi pendidikan.
“Dari situ akan kami telaah dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.
Senada dengan La Nyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan.
Seperti halnya IAIN yang meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.