Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali akan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta.
Anies Baswedan sendiri mengambil kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy) untuk menekan angka penularan Covid-19 yang melonjak naik selama PSBB Masa Transisi.
Langkah Anies Baswedan tersebut pun langsung direspons oleh sejumlah pihak.
Respons tersebut datang dari 3 menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
3 menteri ini menilai penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat.
• VIRAL Kisah Istri Heran Sikap Suaminya Berubah selama Pandemi, Ternyata Gara-gara Gabung Grup WA Ini
Selain itu, kritik tajam datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arif Poyuono terkait penerapan kembali PSBB.
Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait penerapan kembali PSBB di Jakarta?
Berikut simak selengkapnya.
• Pergub Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19 Terbit, Warga Jatim Tak Pakai Masker Denda Rp 250 Ribu?
1. Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, pengumuman pemberlakuan PSBB total oleh Anies Baswedan berimbas pada pasar keuangan.
Menurutnya, kebijakan penerapan kembali PSBB yang diumumkan Anies Baswedan pada Rabu (9/9/2020), menyebabkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan.
Diketahui, pada Kamis (10/9/2020), pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
Padahal, sebelumnya, kata Airlangga Hartanto, kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga Hartanto, seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelasnya.
Menurut Airlangga Hartanto, keputusan Anies Baswedan untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Sebab, lanjut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik."
"Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," terangnya.
• Gubernur Khofifah Sebut Ruang Isolasi Pasien Covid-19 di Jawa Timur Sangat Cukup, Okupansi Rendah
2. Agus Gumiwang
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan penerapan kembali PSBB.
Menurutnya, hal itu akan semakin parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.
"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan."
"Tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," kata Agus Gumiwang dalam video conference, dikutip dari Kompas.com.
Agus Gumiwang menjelaskan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.
Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.
Selain mempengaruhi kinerja manufaktur, Agus Gumiwang menilai pengetatan PSBB juga bakal mempengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.
"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini."
"Dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," jelasnya.
• Kasus Covid-19 Banyuwangi Terus Naik, Bupati Anas Kembali Berlakukan WFH dan Batasi Jam Buka Toko
3. Agus Supramanto
Menteri Perdagangan, Agus Supramanto meminta jalur distribusi tak dihalangi agar rantai pasok terjaga bila PSBB kembali diterapkan.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi."
"Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjajalan agar supply chain tidak terganggu," kata Agus dalam Rakornas Kadin, dikutip dari Kompas.com.
Ia menekankan, setiap daerah yang memutuskan untuk melakukan PSBB sangat perlu memperhatikan kelancaran distribusi, termasuk logistik.
Ini untuk mendorong kegiatan di sektor prioritas tetap berjalan sehingga perekonomian terjaga.
"Karena PDB (Produk Domestik Bruto) kita 50 persennya adalah konsumsi, kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," jelasnya.
• Tak Sengaja Menelan Cotton Bud saat Tes Swab, Pria Ini Harus Pergi ke RS, Pasien Itu Mengaku Bingung
4. Arief Poyuono
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberikan kritik tajam atas keputusan Anies yang kembali menerapkan PSBB.
Bahkan, Arief Poyuono mengatakan, Anies Baswedansudah layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Arief Poyuono beralasan bahwa, kebijakan Anies Baswedan menetapkan kembali PSBB di Jakarta telah melanggar peraturan kedarutan.
"Anies sudah layak dinonaktifkan, karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Arief Poyuono, dalam keterangannya yang dikonfirmasi Tribunnews.com.
Menurut Arief Poyuono, pengumuman Anies Baswedan secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.
Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," jelasnya.
• Jumlah Calon Kepala Daerah di Jatim yang Positif Covid-19 Tembus 3 Orang, Daerah Mana Saja?
Namun tak semua menentang kebijakan Anies Baswedan untuk PSBB lagi.
Politisi Gerindra, Andyka, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menterinya yang menentang kebijakan PSBB yang bakal diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Pasalnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan, pemerintah akan fokus pada penanganan kesehatan dan keselamatan warga sebelum merestrat ekonomi.
"Jadi istilahnya kalau menteri-menteri protes Pak Anies, artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden," ucapnya, Jumat (11/9/2020).
Anggota Komisi C DPRD DKI ini pun mempertanyakan kepatuhan para menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran pernyataan mereka yang menyerang Anies Baswedan justru dianggapnya bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi.
"Jadi intinya, kalau ada para pembantu presiden yang bertentangan dengan arahan, dengan imbauan, kebijakan, dan keputusan presiden, ini yang harus dipertanyakan," ujarnya saat dihubungi.
"Saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," sambungnya.
Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah bakal mendahulukan masalah kesehatan pun disebutnya sebagai sesuatu yang bijak.
"Presiden sudah sangat baik, sangat jelas sarannya bahwa dahulukan kemanusian, kemudian ekonomi mengikuti."
"Tapi, kalau ada menteri yang bilang IHSG turun kan gimana gitu," tuturnya.
"Pimpinannya sudah bicara seperti itu, tapi kok dia bilang yang lain. Jadi saya pikir perlu ditertibkan ini menteri-menterinya," tambahnya.
• Libur Nasional & Cuti Bersama 2021 Sudah Ditetapkan Pemerintah, Ada Sedikit Perubahan, Total 23 Hari
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Usaha Gubernur Anies Kendalikan Kasus Covid-19 Disindir Menteri hingga Diserang Waketum Gerindra.