Editor: Arie Noer Rachmawati
TRIBUNJATIM.COM - Nasib subsidi gaji atau BLT karyawan mulai pertanyakan lagi di 2021 ini.
Hal ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas penyaluran BLT karyawan atau subsidi upah 2021 Rp 1,2 Juta.
Jokowi memaparkan, BLT karyawan atau subsidi gaji 2021 dijadikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Baca juga: Cara Melapor SPT Tahunan Online, Offline hingga Kirim Pos, Ingat Paling Lambat 31 Maret 2021
"Akan berlanjut di 2021 salah satunya BLT BPJS Ketenagakerjaan atau subsidi gaji," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Menurut Jokowi, perekonomian Indonesia bakal kembali pulih di tahun ini.
“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ujar Jokowi.
Jokowi tegaskan, perekonomian akan pulih kembali pada 2021 mendatang.
“Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ucap Presiden Jokowi.
Baca juga: 2 Cara Menukarkan Poin Telkomsel Menjadi Pulsa, Kuota Internet dan Saldo LinkAja, Lihat Langkahnya!
Baca juga: NASIB Medali SEA Games yang Diraih Aprilia Manganang, Kini Sah Jadi Laki-laki, Ini Respons Kemenpora
Namun hal berbeda disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah sedang fokus dalam menggerakkan sektor-sektor produktif.
Dengan demikian, pemerintah juga bisa menggerakkan perekonomian dari sisi konsumsi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program subsidi gaji pada tahun ini.
"Jadi, perlindungan sosial sekarang berbeda dengan tahun lalu yang ada subsidi gaji. Tahun ini lebih ke sektor produktif," jelas Airlangga Hartarto saat talkshow secara daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Tragis Selingkuhan Dokter Tewas seusai Beri Nikmat, Tak Tahu Isap Bahan Mematikan, Korban Tak Cuma 1
Dia menambahkan, ada dua alasan mengapa pemerintah lebih fokus kepada sektor yang produktif.