Karir Bisnis Prabowo Subianto

Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai dua puluh tujuh perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit dan batubara.

Pada tahun 2011, dilaporkan jika PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor yang terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada saat itu total hutang Kertas Nusantara mencapai Rp  14,31 triliun. Pada tanggal 9 Juni tahun 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar hutang sebesar Rp. 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditur dalam waktu empat puluh lima hati, apabila tidak maka Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Pada saat tanggal 22 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89 persen kreditur setuju dalam memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran hutang.

Pada 20 Januari tahun 2015, PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 orang  karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan lamanya. Namun, berita ini dibantah langsung oleh Indra Alam, Ia merasa tidak pernah memberi pernyataan bahwa dirinya mengajak buruh untuk melakukan demonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Pihak manajemen PT Kertas Nusantara juga telah mengkonfirmasi jika masalah hutang gaji telah diselesaikan sejak bulan Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winson Pola tidak pernah meminta maaf serta menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.

Karir Politik Prabowo Subianto

Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto.

Bersama sang adik, Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalang Muchdi Purwoprandjono serta sederet nama lainnya, pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46 persen) dan menempatkan dua puluh enam orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2009.

Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009.

Tetapi setelah adanya proses tawar menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya menandatangani Perjanjian Batu Tulis yang menyatakan bahwa:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2009.

2. Apabila keduanya terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program-program serta kebijakan ekonomi Indonesia.

3. Prabowo bisa menentukan orang yang nantinya menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menteri Pertahanan.

4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan juga delapan program aksi dari Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.

5. Pendanaan untuk pemilu akan ditanggung dengan bersama.