TRIBUNJATIM.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengakui adanya polemik soal bantuan sosial (bansos), terutama karena kebijakan itu terjadi menjelang Pemilu 2024.

Untuk itu, Said meminta pada pemerintah untuk menjelaskan secara jernih soal konteks pengembangan bansos menjelang Pemilu 2024.

Said meminta pemerintah menjelaskan pengembangan bansos ini dari 2 aspek yakni politik dan aspek operasional.

"Setiap produk kebijakan publik tentu saja bagian dari political interest. Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa political interest pengembangan bansos untuk menjawab persoalan ancaman krisis pangan, meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023," paparnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023).

Dia menjabarkan bahwa untuk meyakinkan publik dan menopang penjelasan dari aspek political interest di atas, pemerintah perlu menjabarkan tata kelola operasional program bansos secara governance.

Baca juga: Usai Ditunjuk Jadi Ketua PDIP Jatim, Said Abdullah Targetkan Ganjar Pranowo Menang di Jawa Timur

Dari hal itu, dia menyarankan kepada pemerintah untuk menempuh 5 hal ini.

Yang pertama, Said menyarankan pemerintah perlu terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Penyempurnaan DTKS hingga ke level desa dan kelurahan harus melibatkan partisipasi luas masyarakat.

"Sesegera mungkin menyelesaikan sinkronisasi DTKS dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sehingga kesatuan data itu menjadi penyempurnaan DTKS. DTKS menjadi acuan keseluruhan dari seluruh program bansos, berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing masing program," paparnya.

Saran kedua, menyederhanakan proses bisnis dalam setiap program penyaluran bansos dengan bertumpu pada cashless, digitalize, dan open data sebagai cara untuk mengurangi interaksi antar pihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik.

"Khusus untuk bantuan beras yang dimobilisasi oleh Bulog sampai ke desa perlu pengawasan banyak pihak.

Lalu yang ketiga, memastikan pengemasan program bansos beras hanya ada gambar foto lambang negara atau gambar lainnya yang tidak terasosiasi dengan tafsir politik, karena pelaksanaannya menjelang pemilu 2024.

Baca juga: Hari Raya Idul Adha, Said Abdullah: PDI Perjuangan Se Jatim Gotong Royong Jalankan Kurban

"Sehingga pemerintah makin menunjukkan aspek teknokrasinya, bahwa program ini memang semata mata ditujukan untuk rakyat miskin menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan," tuturnya.

Untuk saran keempat, bekerja sama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM untuk melihat pola transaksi usaha, sehingga pemerintah memiliki big data tentang UMKM penerima KUR atas kecenderungan usahanya.

Hal penting lainnya memastikan bahwa kelompok rumah tangga miskin ekstrem bisa naik kelas, bisa memilki usaha produktif agar hidup mereka tidak terus menerus bergantung pada bantuan bansos pemerintah.

Saran kelima, penerima BLT el nino adalah para penerima manfaat atas program PKH, sehingga pemerintah harus bisa mengatur agar BLT el nino skema penyalurannya hanya bisa digunakan untuk pembelian bahan makanan non beras.

"Sehingga pencairannya untuk menopang kebutuhan makanan non beras, agar tidak tumpeng tindih dengan penyaluran PKH 'regular' dan bansos beras," pungkasnya.