Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA La Nyalla Mattalitti menyerukan agar pemilihan presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.

Pendapat tersebut ia sampaikan saat bertemu seluruh kepala desa di Kabupaten Lumajang dalam acara penyampaian aspirasi masyarakat di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Rabu (10/1/2023). 

"Kita milih presiden lewat MPR. Kembali pada UU 45 itu kan otomatis kembali kepada MPR. Inilah kami tuntut kepada siapapun yang menang presidennya agar pilpres ke depan dipilih melalui MPR," ujar La Nyalla disambut tepukan tangan para kades. 

Menurut La Nyalla, sistem pemilihan presiden yang melibatkan partai politik tidak mencerminkan demokrasi.

Baca juga: Respon Santai Kadis Pertanian Lumajang Soal Penetapan 3 Orang Tersangka Kasus Korupsi Bibit Pisang

Kata dia, pemilihan presiden oleh MPR lebih demokratis.

"Ya itu demokrasi (pilpres oleh MPR), kalau sekarang tidak demokrasi. Karena apa? Yang milih hanya partai politik. Calon presiden hanya dari partai politik," sebutnya.

La Nyalla mengenang proses pemilihan presiden oleh MPR seperti yang pernah diterapkan pada zaman sebelum reformasi alias orde baru. Dirinya menegaskan suara rakyat Indonesia lebih banyak dari jumlah partai politik.

"Padahal kita ini ada 270 juta rakyat Indonesia. Partai politik cuman berapa. Sebagian kecil. 
Jadi pemilihan presiden itu melalui perwakilan-perwakilan. Dari para kepala desa, ilmuwan, para pemuka agama. Jadi kembali kepada dulu," kata mantan Ketua PSSI itu.

Baca juga: Marak Banner Caleg Terpasang di Pohon, Bawaslu Lumajang: Habis Ditertibkan Ada yang Pasang Lagi

Pria kelahiran tahun 1959 ini mengkiaskan pesta demokrasi yang terjadi kini justru dikhawatirkan akan melahirkan koruptor-koruptor baru.

"Kalau sekarang ini partai politik dikasih batas 20 persen jadinya seperti ini, terjadi polarisasi jor-joran buang-buang duit. Akhirnya apa? Koruptor banyak. Sama aja kita membina koruptor-koruptor. Menciptakan koruptor baru," tandasnya.

Terakhir, La Nyalla mengaku tidak urusan jika konsep yang ia utarakan akan menimbulkan gejolak dari partai politik.

"Tidak ada urusan saya. Bahwa saya ini DPD bukan partai politik jadi mewakili rakyat Indonesia. Kita Independen," tutupnya.