Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya.

Sementara itu Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran logistik Pemilu 2024 di Distrik Kebo dan Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, disebabkan adanya kabar bohong.

Menurut dia, massa mempercayai formulir C1-KWK dibawa lari para panitia pemungutan distrik (PPD).

Sedangkan berkas tersebut tidak lagi digunakan pada pemilihan presiden dan legislatif.

"Di video itu tersebar informasi formulir C1-KWK itu pemahaman bahwa itu palsu."

"Tidak, itu asli karena Pemilu 2019 dan 2014 itu kan pakai hologram."

"Nah, sekarang untuk Pemilu serentak tahun 2024 ini dia tidak berhologram tetapi barkode," tuturnya di Nabire, Selasa (13/2/2024).

Jenifer memastikan bahwa seluruh berkas yang dibutuhkan untuk Pilpres dan Pileg, seluruhnya masih berada di dalam kotak suara yang dibakar massa.

"Itu semua di dalam kotak itu berisi surat suara kemudian formulir dan juga kelengkapan TPS. Itu lengkap di dalam, jadi tidak ada yang kurang di dalam," kata dia.

Ia pun meminta aparat keamanan bisa mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak di balik tindakan massa.

"Dan kami berharap pihak keamanan bisa mengambil tindakan tegas terhadap aktor dari yang sudah membangkitkan kemarahan atau membangkitkan mosi tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu ini, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," tuturnya.

Baca juga: Video Sejumlah Kades di Sidoarjo Deklarasi Dukung Paslon No Urut 2 Jadi Sorotan, Kini Diselidiki

Lebih lanjut KPU RI menyebut bahwa pemungutan suara di Paniai, Papua Tengah, kemungkinan besar akan digelar lewat Pemilu susulan.

Hal ini menyusul perusakan logistik Pemilu 2024 di wilayah tersebut.

Sebagian logistik dibakar, sebagian lainnya dibuang ke sungai.

"Kan surat suaranya jadi rusak, yang sudah dikirim itu," kata anggota KPU RI, Mochamad Afifuddin, pada Selasa (13/2/2024).