Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - KPU Jawa Timur masih mengkaji hasil putusan Bawaslu terkait pencalonan anggota DPD RI, Kondang Kusumaning Ayu yang dianggap bermasalah.

Tak hanya mengkaji, KPU Jatim menegaskan pasca putusan Bawaslu tersebut, saat ini masih melakukan konsultasi kepada KPU RI. 

"Kami masih mempelajari dan mengkonsultasikan ke KPU RI dulu," kata Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam saat dihubungi TribunJatim.com, Selasa (21/5/2024). 

KPU Jatim belum mau berspekulasi mengenai tindak lanjut putusan Bawaslu tersebut.

Terkait kemungkinan dicoret, Umam enggan berandai-andai.

Sebab, hal ini masih menunggu arahan dari KPU RI.

"Saya belum bisa memberikan pandangan sebelum hasil konsultasi," ungkap Umam. 

Sementara itu, Kondang hingga saat ini belum memberikan tanggapan tentang putusan Bawaslu Jatim.

Upaya konfirmasi dan permintaan wawancara yang dikirimkan, baik melalui aplikasi pesan singkat maupun sambungan telpon belum direspons. 

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Jatim memutuskan pencalonan anggota DPD atas nama Kondang Kusumaning Ayu, terbukti melanggar aturan.

Baca juga: Pencalonan Kondang Ayu Nyalon DPD RI Melanggar Aturan, Bawaslu Perintahkan KPU Jatim Menindaklanjuti

Sebab saat menjadi Calon DPD Dapil Jawa Timur, Kondang masih tercatat sebagai Tenaga Ahli anggota DPD RI, Evi Zainal Abidin. 

Putusan Bawaslu Jatim itu dikeluarkan pada Senin (20/5/2024).

Dalam beberapa waktu terakhir, sidang terkait dugaan pelanggaran administrasi ini digelar maraton.

Sidang ini digelar setelah Jaringan Demokrasi (JaDI) Jawa Timur sebagai pemantau pemilu melaporkan adanya dugaan pelanggaran atas nama Kondang. 

Komisioner Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam menjelaskan, dari proses panjang sidang itu, pencalonan Kondang dianggap menyalahi ketentuan.

"Jadi memutuskan bahwa terlapor atas nama Kondang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran," ungkap Rusmi saat dikonfirmasi. 

Rusmi menjelaskan, secara aturan, seluruh caleg, baik DPR RI, DPRD maupun DPD harus mengundurkan diri jika menjadi staf atau tenaga ahli di lembaga yang bersumber dari keuangan negara, baik APBN maupun APBD.

Sementara dari proses sidang, Bawaslu mendapati Kondang masih berstatus sebagai staf dari anggota DPD Evi Zainal Abidin. 

Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut beberapa waktu lalu.

"Jadi Kasubag Hukum dari DPD menyatakan memang benar saudara Kondang ini masih menjabat staf dan masih menerima gaji hingga Mei 2024," ujarnya. 

Menurut Rusmi, dari hasil fakta persidangan yang dilakukan Bawaslu Jatim tersebut, Kondang dinilai terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 182 huruf K dalam Undang-undang Pemilu.

Pasca putusan ini, Bawaslu Jatim memerintahkan KPU Jatim untuk menindaklanjuti.