"Jika memang ada ganti rugi tanah untuk tol, itu harusnya masuk ke pemerintah, bukan ke oknum," tegas Tri.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Bawen Dewanto Leksono Widagdo mengatakan, tanah yang dipermasalahkan tersebut berbatasan dengan Perumahan Bawen City Land (BCL).

"Jadi awalnya tanah no name atau tak bertuan yang dikira eks bengkok milik pemda."

"Namun saat dilakukan penghitungan aset, milik pemda sudah sesuai, sehingga tanah tersebut memang no name," jelasnya.

Baca juga: Penjelasan Kades soal Tanah 1,7 Hektar Mbah Siyem Jadi Milik Pemdes: Memang Tak Ada Bukti Jual Beli

Warga berharap, tanah tak bertuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

"Karena itu kami mendorong jangan ada saling klaim atas tanah tersebut, semua harus sesuai regulasi dan on the track aturan," kata Dewanto.

"Kalau pun tidak ada kejelasan, jangan dipaksakan, apalagi sampai menggunakan nama seseorang untuk memeroleh hak."

"Siapa yang bisa menjamin atas nama tersebut betul-betul ikhlas untuk warga, terlalu riskan," ungkap Dewanto.

Menurut Dewanto, persoalan tersebut pernah dimediasi namun belum membuahkan hasil.

"Intinya kalau dari pemerintah terkait persoalan tanah tol, semua harus sesuai regulasi dan aturan."

"Apalagi kalau menyangkut hak warga, ya harus kembali ke warga."

"Sementara kalau itu kewenangan di pemerintah, bisa dikembalikan ke warga dalam bentuk fasum pengganti," ujarnya.

Nasib serupa dialamai Mbah Siyem (60) yang tak pernah menyangka harta warisan tanah dari leluhurnya malah berubah setelah dua tahun ditinggal.

Hak atas tanah sebesar 1,7 hektar milik Mbah Siyem ternyata jatuh ke tangan pihak lain.

Bukan sesama warga, Mbah Siyem tak menyangka tanah 1,7 hektar yang dihibahkan dari orang tua untuknya diambil alih kepemilikan oleh pemerintah.