"Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur harus seimbang. Jangan sampai, pembangunan infrastruktur yang berlebihan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Gus Barra itu. 

Sang moderator menyampaikan pertanyaan selanjutnya tentang, bagaimana masing-masing paslon menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. 

Ikfina Fahmawati membeberkan secara detail angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, mulai tahun 2004 lalu. 

Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto di angka 16,09 persen, menjadi 12,23 persen tahun 2010 dan 10,08 persen tahun 2018.

Sedangkan, Ikfina Fahmawati selama menjabat Bupati Mojokerto, mengklaim dapat menekan angka kemiskinan di angka 9,37 persen tahun 2024.

"Ini hasil upaya yang kami lakukan, karena fokus kami menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Dengan harapan akhir 2024 menjadi nol," ucap Ikfina. 

Menurut dia, capaian menekan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dari sejumlah program, di antaranya validasi data kemiskinan di tingkat desa.

Upaya terpadu dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang fokus terhadap sasaran sesuai hasil validasi data tersebut. 

"Kemudian melalui berbagai program produktif, pelatihan-pelatihan. Pemberian bantuan untuk ekonomi produktif dan perbaikan lingkungan sebagai pendukung kantong kemiskinan," sambung Ikfina.

Cawabup Mojokerto, SaDulloh Syarofi (Gus Dulloh) menanggapi, pendataan penduduk miskin akan diperkuat jika dirinya dan Ikfina terpilih menjadi memimpin Kabupaten Mojokerto. 

Dengan pendataan yang diperkuat itu, maka berdampak terhadap bantuan langsung dari pemerintah daerah yang tepat sasaran.

Karena kemiskinan kategori ekstrem terkini yang berhasil ditekan hingga nyaris nol yaitu tinggal 0,39 persen. 

"Dengan program pengurangan beban pengeluaran. Agar penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan itu, lebih mendapatkan nilai dari apa yang mereka dapatkan setiap bulannya," tambahnya. 

Menurut paslon nomor urut 2, Gus Barra, bantuan langsung tunai (BLT) bersifat jangka pendek dalam mengatasi kemiskinan.

Sehingga menurutnya, masyarakat miskin harus diberi kail agar tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

"Kail itu masuk program kami, yakni perempuan berkarya. Menciptakan 10 wirausahawan di setiap desa setiap tahun. Memudahkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," pungkasnya.